Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat untuk peduli terhadap penanganan kemiskinan maupun kekerdilan di wilayah ini.
Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana di Kulon Progo, Senin, mengatakan selama ini, Pemkab Kulon Progo melaksanakan program-program dalam bentuk bantuan, sosialisasi, pendampingan dan sejenisnya untuk menurunkan angka kemiskinan dan kekerdilan di wilayah itu.
"Saat ini, Pemkab Kulon Progo mengupayakan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kekerdilan dan kemiskinan yang dirasa lebih optimal," kata Tri Saktiyana.
Ia mengatakan saat ini, angka kekerdilan sebanyak 1.934 kasus dan angka kemiskinan masih sebanyak 16,39 persen.
Penurunan kemiskinan dan kekerdilan, mulai dari pemkab sampai dengan kalurahan hingga padukuhan melakukan pemberdayaan masyarakat.
"Kami memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat untuk peduli terhadap penanganan kemiskinan maupun kekerdilan termasuk dari peran masjid, gereja maupun tempat peribadatan agama lain," katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kulon Progo Ariadi mengatakan penanganan dan pencegahan kekerdilan sudah dilakukan dengan membuat tim pendamping tingkat kalurahan yang di mana tim tersebut diwakili dari kabupaten, kapanewon, dan kalurahan.
Selain itu, dibentuk tim pendamping keluarga untuk mempercepat penanganan kekerdilan.
"Dengan harapan pendampingan-pendampingan tersebut dapat memberikan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerdilan sehingga sesuai target 2024 angka kekerdilan di Kulon Progo mencapai satu digit atau di bawah 10," kata Ariadi.
Ia mengatakan angka kekerdilan di Kulon Progo pada 2022 mengalami kenaikan. Angka kekerdilan pada 2021 sebesar 14,9 namun pada 2022 naik menjadi 15,8.
"Kami berharap angka kekerdilan ini bisa turun," katanya.*
Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana di Kulon Progo, Senin, mengatakan selama ini, Pemkab Kulon Progo melaksanakan program-program dalam bentuk bantuan, sosialisasi, pendampingan dan sejenisnya untuk menurunkan angka kemiskinan dan kekerdilan di wilayah itu.
"Saat ini, Pemkab Kulon Progo mengupayakan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kekerdilan dan kemiskinan yang dirasa lebih optimal," kata Tri Saktiyana.
Ia mengatakan saat ini, angka kekerdilan sebanyak 1.934 kasus dan angka kemiskinan masih sebanyak 16,39 persen.
Penurunan kemiskinan dan kekerdilan, mulai dari pemkab sampai dengan kalurahan hingga padukuhan melakukan pemberdayaan masyarakat.
"Kami memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat untuk peduli terhadap penanganan kemiskinan maupun kekerdilan termasuk dari peran masjid, gereja maupun tempat peribadatan agama lain," katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kulon Progo Ariadi mengatakan penanganan dan pencegahan kekerdilan sudah dilakukan dengan membuat tim pendamping tingkat kalurahan yang di mana tim tersebut diwakili dari kabupaten, kapanewon, dan kalurahan.
Selain itu, dibentuk tim pendamping keluarga untuk mempercepat penanganan kekerdilan.
"Dengan harapan pendampingan-pendampingan tersebut dapat memberikan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerdilan sehingga sesuai target 2024 angka kekerdilan di Kulon Progo mencapai satu digit atau di bawah 10," kata Ariadi.
Ia mengatakan angka kekerdilan di Kulon Progo pada 2022 mengalami kenaikan. Angka kekerdilan pada 2021 sebesar 14,9 namun pada 2022 naik menjadi 15,8.
"Kami berharap angka kekerdilan ini bisa turun," katanya.*