Gunungkidul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), membentuk tim percepatan penurunan stunting untuk menurunkan stunting di wilayah ini yang masih mencapai 22,2 persen.
Bupati Gunungkidul Sunaryanta di Gunungkidul, Selasa, mengatakan prevalensi stunting meningkat dari 20,6 persen pada 2021 menjadi 23,5 persen pada 2022. Namun, angka ini mengalami penurunan pada 2023 menjadi 22,2 persen yang menunjukkan adanya perbaikan sebesar 1,3 persen.
"Dalam upaya mengatasi masalah ini Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah dibentuk mulai dari tingkat kabupaten hingga kelurahan," kata Sunaryanta.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Sistem Kesehatan Indonesia (SKI), kata dia, Kabupaten Gunungkidul menunjukkan variasi tren stunting dari 2021 hingga 2023.
Menurutnya, dampak stunting tidak hanya terasa pada kesehatan fisik anak-anak, tetapi kualitas SDM pada masa depan. "Oleh karena itu pencegahan stunting adalah prioritas utama dalam pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat," kata Sunaryanta.
Dia mengatakan pemkab berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya guna mengatasi stunting dengan fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
"Kami minta dinas teknis untuk memberikan perhatian khusus pada masalah ini," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul Ismono mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan untuk menurunkan angka stunting, termasuk pemantauan status gizi melalui gerakan serentak stunting pada Juni, yang dilanjutkan dengan penimbangan serentak pada Agustus.
"Kami juga memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada balita stunting dan suplemen vitamin A, serta melakukan pemetaan hasil penimbangan hingga ke tingkat padukuhan untuk intervensi lebih lanjut," kata Ismono.
Selain itu pihaknya juga aktif dalam memberikan edukasi tentang pentingnya ASI eksklusif bagi bayi serta menyediakan PMT bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi kronis. "Termasuk juga di dalamnya ada program pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri," katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Sujarwo mengatakan organisasinya telah membentuk TPPS di tingkat kabupaten, 18 kapanewon, dan 144 kalurahan.
"Kami juga telah membentuk 356 tim pendamping keluarga yang terdiri dari tiga unsur utama, antara lain tenaga medis atau bidan, institusi masyarakat pedesaan, dan PKK," kata Sujarwo.
Ia menekankan pentingnya konvergensi tingkat keluarga dalam pendekatan penurunan stunting. "Kami memastikan setiap keluarga berisiko stunting teridentifikasi, terdaftar, menerima manfaat, patuh terhadap program, dan tercatat dengan baik," katanya.
Bupati Gunungkidul Sunaryanta di Gunungkidul, Selasa, mengatakan prevalensi stunting meningkat dari 20,6 persen pada 2021 menjadi 23,5 persen pada 2022. Namun, angka ini mengalami penurunan pada 2023 menjadi 22,2 persen yang menunjukkan adanya perbaikan sebesar 1,3 persen.
"Dalam upaya mengatasi masalah ini Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah dibentuk mulai dari tingkat kabupaten hingga kelurahan," kata Sunaryanta.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Sistem Kesehatan Indonesia (SKI), kata dia, Kabupaten Gunungkidul menunjukkan variasi tren stunting dari 2021 hingga 2023.
Menurutnya, dampak stunting tidak hanya terasa pada kesehatan fisik anak-anak, tetapi kualitas SDM pada masa depan. "Oleh karena itu pencegahan stunting adalah prioritas utama dalam pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat," kata Sunaryanta.
Dia mengatakan pemkab berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya guna mengatasi stunting dengan fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
"Kami minta dinas teknis untuk memberikan perhatian khusus pada masalah ini," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul Ismono mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan untuk menurunkan angka stunting, termasuk pemantauan status gizi melalui gerakan serentak stunting pada Juni, yang dilanjutkan dengan penimbangan serentak pada Agustus.
"Kami juga memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada balita stunting dan suplemen vitamin A, serta melakukan pemetaan hasil penimbangan hingga ke tingkat padukuhan untuk intervensi lebih lanjut," kata Ismono.
Selain itu pihaknya juga aktif dalam memberikan edukasi tentang pentingnya ASI eksklusif bagi bayi serta menyediakan PMT bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi kronis. "Termasuk juga di dalamnya ada program pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri," katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Sujarwo mengatakan organisasinya telah membentuk TPPS di tingkat kabupaten, 18 kapanewon, dan 144 kalurahan.
"Kami juga telah membentuk 356 tim pendamping keluarga yang terdiri dari tiga unsur utama, antara lain tenaga medis atau bidan, institusi masyarakat pedesaan, dan PKK," kata Sujarwo.
Ia menekankan pentingnya konvergensi tingkat keluarga dalam pendekatan penurunan stunting. "Kami memastikan setiap keluarga berisiko stunting teridentifikasi, terdaftar, menerima manfaat, patuh terhadap program, dan tercatat dengan baik," katanya.