Bandung (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan kuliah umum pada rangkaian kegiatan Dies Natalis Universitas Padjadjaran (UNPAD) pada Kamis (19/9/2024).
Di hadapan para mahasiswa UNPAD, ia menjelaskan terkait Sertipikat Tanah Elektronik yang tengah digalakkan Kementerian ATR/BPN.
"Dalam tujuh bulan terakhir ini peningkatan produksi Sertipikat Tanah Elektronik mencapai 46 kali lipat dan hampir semua Kantor Pertanahan se-Indonesia sudah mampu menyelenggarakan administrasi elektronik termasuk sertipikasi elektronik," kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam kuliah umumnya.
Untuk diketahui, sertifikat tanah elektronik telah diterapkan di sejumlah negara.
Dengan diterapkannya sertipikat Tanah Elektronik maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan pertanahan di Indonesia telah berstandar dunia dan setara dengan negara lainnya. Hal ini sesuai dengan visi misi Kementerian ATR/BPN untuk menjadi institusi berstandar dunia.
Dengan Sertipikat Tanah Elektronik, banyak keuntungan yang bisa dirasakan oleh masyarakat, di antaranya meminimalisir risiko kehilangan, terbakar, pencurian, serta kerusakan akibat bencana alam. Selain itu, Sertipikat Tanah Elektronik tidak mudah diduplikasi sehingga bisa mempersempit ruang gerak mafia tanah. "Dengan Sertipikat Tanah Elektronik lebih mudah, lebih transparan, lebih akuntabel, lebih baik buat masyarakat," lanjut Menter AHY.
Menteri ATR/Kepala BPN tidak menampikkan bahwa sejauh ini layanan elektronik yang diberikan jajaran Kementerian ATR/BPN belum sepenuhnya sempurna. Untuk itu, ia mengimbau kepada peserta kuliah umum agar dapat turut serta dalam penyempurnaan dan peningkatan layanan pertanahan elektronik di Indonesia.
"Tolong diberikan masukan kepada kami melalui Kanwil dan Kantah, agar jika ada yang bisa diperbaiki. Semangatnya, kami senang sekali kalau ada masukan kritik yang membangun. Kita sangat terbuka dan bisa duduk bersama untuk melakukan perbaikan," ucap Menteri AHY kepada para mahasiswa.
Plt. Rektor UNPAD, Arief S. Kartasasmita menyampaikan bahwa kehadiran Menteri ATR/Kepala BPN di UNPAD merupakan kesempatan berharga bagi para mahasiswa yang hadir. "Kesempatan ini adalah ilmu yang langsung kami dapatkan dari orang yang memang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pertanahan, karena sejatinya mahasiswa kami di kampus tentu harus mendapat pencerahan bahwa tidak semua teori yang ada bisa sesuai dengan keadaan di lapangan," jelasnya.
Adapun kuliah umum ini dimoderatori oleh dosen Fakultas Hukum UNPAD, Nia Kurniawati. Turut hadir pada kegiatan ini anggota Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, serta jajaran civitas akademika UNPAD.
Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal Agust Jovan Latuconsina; Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo; sejumlah Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Barat. (JM/PHAL)
Di hadapan para mahasiswa UNPAD, ia menjelaskan terkait Sertipikat Tanah Elektronik yang tengah digalakkan Kementerian ATR/BPN.
"Dalam tujuh bulan terakhir ini peningkatan produksi Sertipikat Tanah Elektronik mencapai 46 kali lipat dan hampir semua Kantor Pertanahan se-Indonesia sudah mampu menyelenggarakan administrasi elektronik termasuk sertipikasi elektronik," kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam kuliah umumnya.
Untuk diketahui, sertifikat tanah elektronik telah diterapkan di sejumlah negara.
Dengan diterapkannya sertipikat Tanah Elektronik maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan pertanahan di Indonesia telah berstandar dunia dan setara dengan negara lainnya. Hal ini sesuai dengan visi misi Kementerian ATR/BPN untuk menjadi institusi berstandar dunia.
Dengan Sertipikat Tanah Elektronik, banyak keuntungan yang bisa dirasakan oleh masyarakat, di antaranya meminimalisir risiko kehilangan, terbakar, pencurian, serta kerusakan akibat bencana alam. Selain itu, Sertipikat Tanah Elektronik tidak mudah diduplikasi sehingga bisa mempersempit ruang gerak mafia tanah. "Dengan Sertipikat Tanah Elektronik lebih mudah, lebih transparan, lebih akuntabel, lebih baik buat masyarakat," lanjut Menter AHY.
Menteri ATR/Kepala BPN tidak menampikkan bahwa sejauh ini layanan elektronik yang diberikan jajaran Kementerian ATR/BPN belum sepenuhnya sempurna. Untuk itu, ia mengimbau kepada peserta kuliah umum agar dapat turut serta dalam penyempurnaan dan peningkatan layanan pertanahan elektronik di Indonesia.
"Tolong diberikan masukan kepada kami melalui Kanwil dan Kantah, agar jika ada yang bisa diperbaiki. Semangatnya, kami senang sekali kalau ada masukan kritik yang membangun. Kita sangat terbuka dan bisa duduk bersama untuk melakukan perbaikan," ucap Menteri AHY kepada para mahasiswa.
Plt. Rektor UNPAD, Arief S. Kartasasmita menyampaikan bahwa kehadiran Menteri ATR/Kepala BPN di UNPAD merupakan kesempatan berharga bagi para mahasiswa yang hadir. "Kesempatan ini adalah ilmu yang langsung kami dapatkan dari orang yang memang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pertanahan, karena sejatinya mahasiswa kami di kampus tentu harus mendapat pencerahan bahwa tidak semua teori yang ada bisa sesuai dengan keadaan di lapangan," jelasnya.
Adapun kuliah umum ini dimoderatori oleh dosen Fakultas Hukum UNPAD, Nia Kurniawati. Turut hadir pada kegiatan ini anggota Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, serta jajaran civitas akademika UNPAD.
Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal Agust Jovan Latuconsina; Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo; sejumlah Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Barat. (JM/PHAL)