Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono, dan pejabat utama Mabes TNI menyampaikan keinginannya untuk reformasi birokrasi pertahanan.
Sjafrie dalam rapat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, menjelaskan reformasi birokrasi pertahanan bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pertahanan dengan karakteristik pertahanan.
"Kita perlu membentuk suatu regulasi pertahanan agar pembinaan personel dan kebijakan pertahanan dapat sejalan dengan karakteristik pertahanan," kata Menhan Sjafrie dalam rapat itu.
Dalam pertemuan itu, yang topik utamanya membahas penguatan pertahanan, juga menyoroti pemeliharaan alutsista dan pembinaan personel.
Terkait pembinaan personel dan kaderisasi di lingkungan TNI, Sjafrie mengusulkan perlunya perwira-perwira muda dilibatkan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan strategis sebagai anggota tim asistensi.
"Langkah itu diharapkan mempersiapkan mereka memegang jabatan penting di masa depan," ucap Menhan Sjafrie.
Dalam rapat di Mabes TNI itu, Sjafrie didampingi sejumlah pejabat utama Kementerian Pertahanan RI, di antaranya Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto dan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari. Sementara itu, beberapa pejabat utama Mabes TNI yang hadir rapat, antara lain Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, Irjen TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, dan Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menhan ingin ada reformasi birokrasi pertahanan
Sjafrie dalam rapat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, menjelaskan reformasi birokrasi pertahanan bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pertahanan dengan karakteristik pertahanan.
"Kita perlu membentuk suatu regulasi pertahanan agar pembinaan personel dan kebijakan pertahanan dapat sejalan dengan karakteristik pertahanan," kata Menhan Sjafrie dalam rapat itu.
Dalam pertemuan itu, yang topik utamanya membahas penguatan pertahanan, juga menyoroti pemeliharaan alutsista dan pembinaan personel.
Terkait pembinaan personel dan kaderisasi di lingkungan TNI, Sjafrie mengusulkan perlunya perwira-perwira muda dilibatkan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan strategis sebagai anggota tim asistensi.
"Langkah itu diharapkan mempersiapkan mereka memegang jabatan penting di masa depan," ucap Menhan Sjafrie.
Dalam rapat di Mabes TNI itu, Sjafrie didampingi sejumlah pejabat utama Kementerian Pertahanan RI, di antaranya Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto dan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari. Sementara itu, beberapa pejabat utama Mabes TNI yang hadir rapat, antara lain Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, Irjen TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, dan Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menhan ingin ada reformasi birokrasi pertahanan