Kulon Progo (ANTARA) - Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia mengharapkan diberi ruang dan kesempatan menggarap proyek-proyek infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Nurdin Karumpa di Kulon Progo, DIY, Rabu, berharap Musyawarah Daerah (Musda) X Badan Pengurus Daerah (BPD) Gapensi DIY mampu menumbuhkembangkan pelaku usaha menjadi tuan di negeri sendiri.
"Harapannya, Gapensi DIY dan pelaku usaha daerah diberi ruang dan kesempatan menggarap proyek-proyek infrastruktur di DIY. Sementara pengurus pusat terus melakukan perjuangan merelaksasi beberapa peraturan pemerintah untuk memberi kesempatan bagi teman-teman UMKM," kata Andi Rukman saat menghadiri Musda X BPD Gapensi DIY.
Ia mengatakan pelaku UMKM dalam menggarap proyek ada segmentasi K1, K2, K3 dan K4. Pihaknya berharap pemerintah segera menurunkan relaksasi segmentasi tersebut, sehingga bisa untuk menangkap peluang proyek infrastruktur pendidikan yang begitu banyak, proyek infrastruktur kesehatan kemudian swasembada pangan untuk irigasi primer dan sekunder.
"Dengan demikian maka Gapensi benar-benar menjadi mitra strategis pemerintah untuk mengawal Asta Cita Presiden Prabowo Subianto - Gibran," katanya.
Andi mendorong anggota Gapensi untuk bekerja secara profesional dan tidak usaha takut ketika ada tekanan dari oknum Aparat Penegak Hukum (APH).
"Dalam waktu dekat kami akan audiensi dengan Kapolri, salah satunya membahas dukungan terhadap Program Asta Cita Prisiden Prabowo," katanya.
Sementara itu, Ketua BPD Gapensi DIY, Zuharsono Azhari mengatakan, Muscab X mestinya diadakan September 2024, karena ada perhelatan politik Pilkada maka pelaksanaannya diundur hari ini.
Zuharsono mengaku prihatin atas kondisi keanggotaan Gapensi DIY. Sebelum pandemi COVID-19, jumlah anggotanya lebih dari 500 pengusaha, sementara sekarang hanya tinggal sekitar 300 kontraktor. Dalam mempertahankan eksistensi Gapensi, maka pihaknya menilai kolaborasi dengan pemerintah baik pusat, provinsi maupun pemda benar-benar sangat diperlukan.
"Gapensi sudah berusia 65 tahun dan masa keemasan organisasi tersebut justru pada zaman Orde Baru. Hal itu karena pengusaha kecil diproteksi sementara sekarang dibebaskan. Sehingga para pengusaha kecil kalah dengan pengusaha-pengusaha besar," katanya.