Yogyakarta (ANTARA) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) harus dimaknai sebagai komitmen dan integritas pemerintahan, bukan sekadar formalitas administrasi.
"Investasi terbesar dalam membangun SAKIP bukan pada teknologi, tetapi pada pembinaan komitmen dan kapasitas kepemimpinan agar seluruh organisasi bergerak menuju pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi," ujar Sri Sultan dalam evaluasi SAKIP 2025 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat.
Sultan menuturkan bahwa SAKIP adalah instrumen penting untuk memastikan pemerintahan akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Komitmen pimpinan disebut menjadi kunci utama, disertai sinkronisasi perencanaan dengan kebijakan nasional serta penerapan empat pilar "Balance Score Card" untuk memperkuat tata kelola pembangunan di DIY.
Evaluasi SAKIP tahun ini dilakukan oleh tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama Pemda DIY.
Sri Sultan menyebut, 2025 merupakan momentum transisi yang menandai berakhirnya program pembangunan jangka panjang sejak 2005 dan memasuki periode pembangunan 2025-2045.
"Ke depan, sistem manajemen pemerintahan diarahkan menjadi lebih kualitatif dan sempurna. Periode tersebut dibagi dalam tahapan lima tahunan," jelasnya.
Sri Sultan juga mengingatkan bahwa DIY memiliki kekhususan dalam perencanaan pembangunan. Jika daerah lain akan menyelesaikan RPJMD pada 2025, DIY baru menuntaskannya pada 2027.
Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi membuat DIY tertinggal dalam pelaksanaan program Kementerian PAN-RB.
"Program peningkatan kualitas harus tetap berproses, sehingga pada 2026 Jogja sudah bisa ikut melaksanakan program dari PAN-RB. Kalau tidak, kita akan terlambat. Ketika RPJMD berakhir di 2027 dan baru berjalan di 2028, maka kita sudah tertinggal tiga tahun dibanding daerah lain yang mulai pada 2026," ujarnya.
Sultan menambahkan, Pemda DIY telah menginisiasi berbagai program kolaboratif untuk mengatasi kemiskinan, mulai dari Reformasi Kalurahan (R-Kal), Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU), Warung Lanjut Usia Yogyakarta (Waluyo), hingga pemanfaatan tanah kalurahan untuk masyarakat miskin dan pengangguran.
"Pertumbuhan ekonomi juga menjadi perhatian, di antaranya melalui optimalisasi proyek strategis nasional, penguatan ekosistem ekonomi digital, serta pengembangan experiential tourism di DIY," kata Sultan HB X.