Jakarta (ANTARA) - Kementerian Haji dan Umrah menyatakan jumlah petugas haji yang berasal dari unsur TNI dan Polri akan ditambah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa penambahan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
"Ya, kan memang dari TNI-Polri setiap tahun ada. Artinya, disebut dengan Linjam (perlindungan jemaah), petugas keamanan. Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah," ujar Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Dahnil mengatakan penambahan petugas haji dari unsur TNI-Polri tersebut dilakukan untuk memperkuat unsur perlindungan jemaah.
Dia menjelaskan keberadaan petugas keamanan dari kedua institusi itu dinilai mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan jemaah di lapangan.
"Supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri," kata Dahnil.
Terkait persentase penambahan personel petugas haji dari kedua unsur tersebut, Dahnil mengatakan itu belum ditetapkan karena masih menunggu pembahasan lebih lanjut.
"Persentasenya nanti kita lihat. Karena secara khusus belum kita bahas. Yang jelas bertambah, gitu," ucap dia.
Dalam kesempatan itu, Dahnil turut menyinggung mengenai proses rekrutmen petugas haji di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dia mengatakan, proses rekrutmen petugas haji di tiga provinsi yang terdampak bencana itu akan ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
Menurutnya, proses ini baru bisa dilaksanakan setelah kondisi stabil dan menunggu kesiapan dari daerah masing-masing.
"Kami tunda proses seleksinya sampai dengan waktu yang belum kita tentukan. Sampai dengan benar-benar siap, kemudian tiga daerah ini, tiga provinsi ini mulai stabil," kata Dahnil.
Dahnil juga menyatakan pihaknya akan memberikan relaksasi proses pelunasan biaya haji kepada para calon jamaah haji 2026 yang terdampak bencana di Sumatera.
Dia menyebut calon jamaah haji yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mendapatkan perpanjangan waktu untuk melunasi biaya.
"Mungkin juga ada relaksasi nanti dalam proses pelunasan, kemudian proses penentuan petugas, dan sebagainya. Kami akan (beri) relaksasi di tiga daerah ini," ucapnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kementerian Haji: Kuota petugas haji dari TNI-Polri akan ditambah