Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan reviu untuk melakukan evaluasi program-program pemerintah yang menekankan pada keterlibatan partisipasi masyarakat secara langsung dan bermakna.
"Program reviu merupakan inovasi instrumen monitoring dan evaluasi yang memungkinkan kita melihat secara jernih capaian program, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi," kata Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta pada program reviu di Bantul, Senin.
Program pemerintah yang direviu pada kesempatan tersebut adalah program kegiatan padat karya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Wabup Aris mengatakan, program reviu menjadi wadah untuk refleksi bersama, agar setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat Bantul.
"Melalui kegiatan ini kita dapat menilai apakah program yang dijalankan pemerintah sudah efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.
Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan program pemerintah, antara lain transparansi dan akuntabilitas, kolaborasi lintas sektor, dan perbaikan berkelanjutan.
Menurut dia, berbagai inisiatif dan inovasi telah diwujudkan pemerintah dari berbagai level. Meski demikian, akuntabilitas dan transparansi membutuhkan keterlibatan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga masyarakat.
Oleh karena itu, Bupati Halim berpesan agar program reviu ini menjadi budaya kerja yang melekat dalam proses pembangunan.
"Mari kita jadikan program reviu sebagai budaya kerja yang melekat dalam setiap proses pembangunan. Dengan semangat kebersamaan, gotong royong, nilai budaya Bantul, kita akan mampu menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan bermakna bagi seluruh warga," katanya.