Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi meminta agar kebijakan terkait bencana dapat mengarusutamakan gender, menyusul terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Bencana di Sumatera mengingatkan kita betapa rentannya kelompok perempuan dan anak dalam situasi krisis. Namun di tengah kerentanan itu, perempuan adalah pilar utama dalam pemulihan. Mereka adalah manajer krisis di tingkat keluarga dan komunitas," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi pada puncak peringatan Hari Ibu ke-97 di Jakarta, Senin.
"Oleh karena itu, saya mendorong semua pihak agar setiap kebijakan terkait bencana harus memastikan bahwa upaya mitigasi dan pemulihan bencana bersifat gender responsif yang menempatkan perempuan sebagai agen utama ketahanan dan pembangunan kembali," tambahnya.
KemenPPPA menggelar puncak peringatan Hari Ibu 2025 dengan sangat sederhana, sebagai bentuk empati pada bencana yang dialami masyarakat di Sumatera.
Ada berbagai rangkaian kegiatan peringatan Hari Ibu yang telah dilaksanakan.
Pertama, bakti sosial untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Kemudian bakti sosial untuk perempuan dan keluarga pesisir di Muara Angke, Jakarta Utara.
"Kami juga melakukan ziarah di Taman Makam Pahlawan dan anjangsana ke veteran perempuan dan juga upacara negara," kata Menteri Arifah Fauzi.
Peringatan Hari Ibu ke-97 tahun ini mengusung tema "Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045", yang menegaskan bahwa kekuatan dan potensi perempuan merupakan modal fundamental bagi keberhasilan pembangunan nasional.
"Mari kita tunjukkan ide, pemikiran, dan kreativitas sebagai kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan. Selamat Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 untuk seluruh perempuan Indonesia," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Lindungi perempuan, kebijakan soal bencana diminta responsif gender