Medan (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka memastikan pemerintah segera membangun hunian tetap (huntap) bagi korban terdampak bencana hidrometeorologi di tiga provinsi Sumatera.
Selain itu, lanjut Gibran, pemerintah juga akan memperbaiki infrastruktur, baik jalan maupun jembatan terdampak bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
"Rumah yang rusak akan dibangunkan kembali oleh Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati. Tadi sudah pastikan lokasinya masih satu kecamatan, termasuk juga infrastruktur," ucap Gibran didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution di lokasi pengungsian Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibalanga, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Senin.
Wapres mengatakan bencana hidrometeorologi menerjang wilayah Sumatera Utara akhir November lalu telah memberikan dampak kerusakan cukup signifikan di Tapanuli Utara.
Terdapat sebanyak 58 ruas jalan, 18 jembatan, 770 unit rumah, 28 unit sumber daya air, tiga gedung pendidikan anak usia dini (PAUD), 10 sekolah dasar (SD), dan tiga sekolah menengah pertama (SMP) mengalami kerusakan di kabupaten ini.
Gibran juga memastikan ketersediaan logistik bagi korban bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di tiga Provinsi Sumatera.
"Infrastruktur, lahan pertanian, dan perkebunan akan kita bangun lagi,” tegas Gibran saat berdialog dengan para pengungsi.
Wapres juga meminta agar anak-anak, lanjut usia (lansia), ibu hamil, dan ibu menyusui mendapat prioritas penanganan di tiga Provinsi Sumatera.
Gibran juga meminta agar ketersediaan layanan kesehatan dan kemudian obat-obatan tidak boleh kurang untuk korban dengan kategori ini.
“Pak Bupati, Pak Gubernur, karena di sini banyak anak-anak dan lansia, ibu hamil, ibu menyusui. Tolong diprioritaskan, makanannya, kesehatannya, obat-obatannya, tidak boleh sampai kurang,” kata Wapres Gibran.
Bupati Tapanuli Utara, Sumatera Utara Jonius TP Hutabarat mengatakan akses jalan kecamatan maupun desa di Tapanuli Utara perlu mendapatkan perhatian saat ini.
Setidaknya, lanjut dia, terdapat tujuh desa yang aksesnya ke kecamatan masih sulit dilalui akibat banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, sehingga hasil pertanian warga sulit dipasarkan.
"Kalau jalan nasional sudah terkoneksi, tetapi akses desa ke kecamatan masih ada yang terputus. Kalaupun bisa harus memutar dulu ke Tapteng (Tapanuli Tengah), Barus, dan itu cukup jauh," tuturnya.
Pihaknya berharap pemerintah pusat maupun provinsi memperhatikan hal itu. "Kami harap ini bisa diperhatikan, karena warga kami sulit memasarkan hasil pertaniannya. Apalagi, saat ini sedang musim durian," kata Jonius.