Menakertrans dukung pendirian Puspertrans UGM

Kamis, 31 Mei 2012 07:32 WIB

Menkertrans Muahimin Iskandar (foto antaranews.com)

Jogja (ANTARA Jogja) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mendukung pendirian Pusat Studi Permukiman, Transmigrasi, dan Daerah Perbatasan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

"Kami mendukung karena pusat studi itu juga melibatkan banyak disiplin ilmu sehingga bisa ikut berpartisipasi dalam mencari solusi persoalan kependudukan di Indonesia," katanya di Yogyakarta, Rabu.

Usai mengadakan pertemuan dengan pimpinan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), dia menganggap hal itu penting karena selama ini belum ada lembaga multidisiplin yang fokus pada persoalan kependudukan, seperti transmigrasi, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan pengangguran.

"Salah satu contoh persoalan ketenagakerjaan adalah pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah karena mudahnya pemberian kartu tanda penduduk (KTP) meskipun belum cukup umur dan sumber daya manusia yang kurang berkualitas," katanya.

Dekan Fakultas Geografi UGM Suratman mengatakan bahwa pendirian Puspertranstas itu bertujuan untuk mengimplementasikan keilmuan kependudukan yang secara umum mencakup tentang persoalan transmigrasi, tenaga kerja, kemiskinan, dan pengangguran dalam program pembangunan berbasis wilayah di Indonesia.

"Dengan hadirnya pusat studi itu Fakultas Geografi akan banyak mengaplikasikan penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat bersama Kemenakertrans untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara kewilayahan," katanya.

Dengan demikian, menurut dia, perekonomian masyarakat akan semakin meningkat.

Dalam pendirian pusat studi itu, lanjut dia, akan melibatkan multidisiplin ilmu seperti Fakultas Pertanian, Teknologi Pertanian, dan Teknik.

"Langkah awal pendirian pusat studi itu akan dilakukan seminar terlebih dahulu dan dilanjutkan peresmian pada tanggal 11 Juni 2012. Keberadaannya juga akan menggandeng berbagai bidang ilmu, birokrasi, dan swasta," katanya.

Ia mengatakan bahwa pusat studi itu juga akan melibatkan beberapa pusat studi, Lapan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Badan Informasi Geospasial.

"Upaya yang akan dilakukan, di antaranya pengembangan inovasi teknologi dalam pengembangan basis data kependudukan, transmigrasi, ketenagakerjaan melalui program e-KTP. Setiap desa diharapkan bisa mempunyai model basis data dengan inovasi teknologi yang dikembangkan bersama pihak terkait," katanya.
(B015*H010)