"Sementara" impor aapi agar harga daging terkendali

Selasa, 11 Agustus 2015 11:36 WIB

ilustrasi FOTO ANTARA/Noveradika/12 ()

Yogyakarta (Antara Jogja) - Pemerintah memutuskan kebijakan jangka sangat pendek untuk mengatasi melambungnya harga daging sapi yaitu dengan impor sapi dan operasi pasar.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan, pemerintah memberi izin kepada Bulog untuk mengimpor sapi siap potong sebanyak 50.000 ekor, dan Bulog melakukan operasi pasar (OP).

"Rapat koordinasi memutuskan untuk jangka pendek, Bulog melakukan OP, sehingga kelangkaan daging sapi di pasar diisi Bulog," kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil, usai rapat koordinasi (rakor) di Kantor Presiden Jakarta, Senin (10/8).

Menurut dia, itu kebijakan jangka pendek dan sangat pendek. "Ini kebijakan jangka pendek dan sangat pendek, kebijakan sampai akhir tahun atau menengah akan dilaporkan dulu kepada Presiden," kata Sofyan dalam pertemuan pers bersama Menteri Perdagangan Rachmat Gobel serta Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti.

Ia mengatakan sapi potong impor begitu sampai di Tanah Air bisa dipotong guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah mengharapkan dengan kebijakan itu para penggemuk sapi akan melepaskan ternaknya, dan pedagang daging akan mulai beraktivitas lagi.

Sementara itu, menjawab pertanyaan mengapa harga daging sapi yang mencapai Rp140.000 per kilogram (kg) hanya terjadi di beberapa provinsi, Mendag Rachmat Gobel berjanji akan mempelajarinya.

"Kami sedang pelajari, harga rata-rata daging sapi di 30 provinsi dari 34 provinsi di atas Rp100.000 per kg, sementara lainnya di bawah harga tersebut," ucap dia.

Harga daging sapi di Sumatera dan Kalimantan memang masih tinggi, karena masalah logistik, yakni dari Lampung sapi diangkut dalam keadaan hidup, sehingga biayanya lebih mahal. "Makanya, penyebaran penggemukan sapi harus dilakukan," tukasnya.

Menurut dia, Bulog masih punya stok untuk OP akibat dari mogoknya pedagang daging. Pihaknya akan mengundang para penggemuk sapi serta pedagang, untuk meminta mereka menyalurkan daging sapinya. "UU melarang adanya penimbunan, kami akan panggil mereka, juga para pedagang," tegasnya.

Ia menyebutkan 50.000 sapi impor nantinya akan dikeluarkan melalui Bulog untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga daging sapi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan persoalan daging sapi saat ini adalah karena masalah terkait pasokan. "Ini masalah suplai (pasokan)," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Auditorium Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Senin (10/8).

Menurut wapres, pasokan sebenarnya bisa diperoleh dari dalam negeri maupun melalui impor, seperti yang kerap dilakukan dari Australia.

Sembari mencari solusi atas persoalan tersebut, lanjut Kalla, pemerintah akan meningkatkan kualitas sapi dalam negeri.

Di tempat terpisah, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim pasokan daging sapi cukup untuk empat bulan ke depan. "Kami sudah mengecek lapangan, sudah berdiskusi dengan pemilik peternakan, ternyata masih ada stok, yang menurut penghitungan kami dan Kementerian Perdagangan, itu cukup untuk empat bulan," imbuhnya di Jakarta, Senin.

Amran menjelaskan berdasarkan pengecekan di lapangan, pihaknya mendapatkan adanya stok 221.000 ekor sapi. "Sekarang ini perkiraan terakhir jumlahnya sekitar 160.000 ekor sapi, dan itu cukup untuk empat bulan, dengan hitungan 40.000 ekor sapi setiap bulannya," ujar dia.

Senada dengan Mentan, Mendag Rachmat Gobel mengatakan stok sapi di tempat penggemukan sapi ("feedlot") saat ini cukup, dan mampu memenuhi kebutuhan daging sapi selama 2-3 bulan ke depan.

"Tadi saya bicara sama Menteri Pertanian bahwa stok di `feedlot` ada sampai 2-3 bulan, dan cukup. Jadi, isu kelangkaan karena ada yang menahan, itu pidana," katanya, setelah meresmikan Depo Bahan Pokok Kita di Pasar Kramatjati, Jakarta, Senin (10/8).

Ia mengatakan apabila stok yang ada di tempat penggemukan telah didistribusikan untuk dijual, maka keran impor akan dibuka kembali sesuai kebutuhan.

Bulog siap OP

Perum Bulog menyatakan siap menggelar operasi pasar (OP) dengan stok daging sapi yang tersedia saat ini sekitar 465 ton untuk menurunkan serta menstabilkan harga daging di pasaran.

"Operasi pasar akan dikonsentrasikan di daerah yang harga daging sapinya mahal sekali, seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Serang," tutur Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti di Jakarta, Senin (10/8).

Tapi, kata dia, kalau dibutuhkan perluasan pelaksanaan OP, maka akan dilakukan. Namun, pihaknya juga harus mengingat stok yang dimiliki yang hanya 465 ton. "Tidak bisa untuk menjangkau semua," tambahnya.

Ia merinci jumlah 465 ton daging sapi terdiri atas persediaan di gudang sebanyak 90 ton. Sementara sapi berdiri atau hidup, jika diequivalenkan akan mencapai sekitar 100 ton, sehingga jumlahnya 190 ton.

Sementara itu, stok dalam kondisi daging beku mencapai sekitar 275 ton. "Memang yang beku tidak begitu disukai, karena pertimbangan kultur, juga karena kebiasaan mengonsumsi daging segar," kata dia.

Ia menyebutkan dalam waktu dua hingga tiga hari stok daging sapi tersebut akan keluar.

Djarot mengatakan pihaknya akan menjalin kerja sama dengan usaha penggemukan sapi untuk membangun sinergi dengan mereka agar bisa memproses, sehingga harga daging sapi dalam batasan wajar.

Menurut dia, pihaknya menginginkan agar rata-rata harga daging sapi berada di bawah Rp100.000 per kg.

Ia juga berharap impor 50.000 ekor sapi dapat segera dilakukan, sehingga pihaknya bisa leluasa terkait dengan stok daging sapi. "Nanti kalau impor sapi hidup sampai ke sini, kami akan lebih leluasa. Bulog tidak cari untung, hanya stabilisator harga, dan penyangga keberadaan barang," cetusnya.

Ketika ditanya kapan harga daging sapi bisa di bawah Rp100.000 per kg, menurut dia kalau semua pemangku kepentingan bergerak cepat. "Kalau dibebankan ke Bulog, maka kami harus punya logistik yang memadai."

Waspadai mafia daging

Sementara itu, Pimpinan Komisi VI DPR RI Heri Gunawan mengingatkan Pemerintah Pusat agar mewaspadai ulah mafia daging yang menyebabkan kenaikan tertinggi harga daging sapi dalam tiga dekade terakhir.

"Pembatasan impor yang dilakukan pemerintah membuat mafia sapi dan eksportir luar menjadi was-was. Mereka terpukul karena akan kehilangan potensi omzet triliunan rupiah akibat pembatasan tersebut, sehingga mafia mulai melakukan rekayasa, dan akibatnya harga daging sapi melonjak. Ini yang harus diwaspadai pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan yang mempunyai wewenang dalam menstabilkan harga," ucap Heri Gunawan dalam siaran persnya, Senin (10/8).

Menurut dia, hitungannya cukup sederhana, jika harga satu ekor sapi Australia ditambah pengapalan dan lain-lain Rp10 juta, maka eksportir yang bersangkutan kehilangan potensi omzet sebesar 270 ribu ekor dikurangi 50 ribu ekor dikalikan Rp10 juta, sehingga omzet importir akan hilang sekitar Rp2,2 triliun setiap kuartal.

Akibatnya, setiap tahun mafia akan kehilangan omzet Rp8,8 triliun. Ini merupakan angka yang fantastis, sehingga tidak mengherankan apabila hilangnya potensi omzet tersebut menyebabkan mafia sapi impor gusar.

Oleh karena itu, mereka berupaya melakukan rekayasa agar pemerintah tetap impor, dan ini sudah terlihat dari rekayasa yang semakin kuat. "Mafia-mafia tersebut sedang berusaha memainkan harga hingga mencapai angka tertinggi, seperti sekarang."

Maka, seharusnya Kemdag dan Bulog segera melakukan intervensi. Padahal, regulasinya sudah jelas, bahkan secara spesifik dalam Perpres tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting (Bapokting) Mendag punya wewenang penuh untuk melakukan intervensi harga, ujarnya.

Saat ini sedang dilakukan pembatasan impor sapi. Hal itu menjadi wujud nyata perwujudan kedaulatan pangan. Pada kwartal III-2015 izin impor sapi yang sekarang ada di Kemdag hanya 50 ribu ekor. Angka tersebut menurun drastis dari kwartal sebelumnya yang mencapai 270 ribu ekor.

Heri mengatakan rekayasa mafia itu terstruktur, modus yang mereka mainkan bermacam-macam, mulai memainkan harga beli sapi di peternak serendah mungkin, yakni hanya berkisar Rp25 ribu sampai Rp30 ribu setiap kilogramnya, kemudian memotong sapi betina bunting untuk dijual di pasar, dan modus lainnya.

"Peternak sapi tidak punya pilihan sama sekali selain menjual sapi mereka dengan harga yang murah. Lebih-lebih pada musim kemarau seperti sekarang, di mana pakan ternak sulit diperoleh," paparnya.

Ia menambahkan Kemdag harus lebih pro-aktif berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan institusi terkait seperti Bulog untuk menjaga stabilitas pasokan serta pengamanan distribusi. Jangan sampai peternak-peternak itu terus menjual sapinya ke lingkaran mafia.

"Harus dipastikan juga, sebisa mungkin peternak tidak menjual daging sapi dalam bentuk gelondongan kepada tengkulak. Tapi, dalam bentuk karkas (daging segar) secara langsung ke pasar," tandasnya.

Senada dengan yang diingatkan Heri Gunawan, Kepala Bidang Pertanian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta Benny Nurhantoro mengatakan harga daging sapi yang cenderung tetap tinggi sejak Lebaran hingga saat ini di Kota Yogyakarta diduga karena ulah spekulan, selain meningkatnya permintaan daging dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Banyak orang yang sudah mulai melakukan persiapan kurban untuk Idul Adha, sehingga harga sapi cenderung mahal. Kondisi seperti ini yang dimanfaatkan spekulan untuk ikut bermain," kata Benny Yogyakarta, Senin (10/8).

Menurut dia, tingginya harga daging sapi diperkirakan akan berlangsung hingga menjelang Idul Adha.

Benny menambahkan, permintaan daging sapi di tingkat konsumen di Kota Yogyakarta sebenarnya menurun usai Lebaran, dan kini pembelian didominasi konsumen yang memiliki usaha kuliner seperti pedagang bakso, soto, atau pedagang makanan olahan lain yang membutuhkan daging sapi.

Ia memastikan persediaan daging sapi untuk konsumen tetap terjaga, dan memenuhi kebutuhan. Setiap hari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Giwangan Yogyakarta menyembelih sekitar 15 ekor sapi, dan masih ada tambahan pasokan daging dari beberapa kabupaten lain seperti Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul.

Harga daging sapi di Kota Yogyakarta saat ini berada di kisaran Rp105.000 hingga Rp110.000 per kilogram, sedangkan di beberapa daerah di Jawa Barat mencapai Rp120.000 per kg.

M008