FPDIP meminta pemkab memperbaiki basis data kemiskinan

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah setempat memperbaiki basis data kemiskinan untuk mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan.

Ketua FPDI Perjuangan DPRD Kulon Progo Aris Syarifudin di Kulon Progo, Jumat, mengatakan pihaknya melihat masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum mempunyai data konkret dan valid soal kemiskinan sehingga pencapaian hasil dalam pelaksanaan kegiatan belum maksimal.

"Kami minta basis data masyarakat miskin dilakukan peninjauan kembali," katanya.

Ia mengatakan dampak basis data yang kurang valid, yakni penerima beras untuk keluarga sejahtera atau rastra tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak tepat sasaran.

"Kami sangat berharap pemkab dapat mengambil langkah-langkah yang baru dan tepat dalam penanggulangan kemiskinan," harapnya.

Aris meminta pemkab melakukan pendampingan dan monitoring terhadap keluarga miskin melalui kelompok-kelompok yang dibangun bersama dapat dimulai dengan perbaikan data kemiskinan bekerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat.

"FPDI Perjuangan menilai penurunan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo akan lebih cepat kalau banyak tumbuh usaha-usaha industri rakyat yang didukung dengan bantuan pendampingan dan penguatan modal dari pemerintah, swasta, dan fasilitas infrastruktur yang mendukung," katanya.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan Dinas Sosial sudah melakukan verifikasi data kemiskinan absolut dengan mendatangi warga yang sudah jompo dan disabilitas.

"Miskin dikarenakan sebagian difabel dan sebagian karena jompo atau sudah tua. Kemiskinan ini termasuk absolut, yang artinya tidak bisa dinaikan status sosial ekonominya," kata Hasto.

Untuk itu, kata Hasto, pemkab akan mengkombinasikan dengan data kemiskinan yang masuk dalam binaan. Itu, bukan kemiskinan absolut karena mereka masih dapat diberdayakan secara ekonomi dengan berbagai pendampingan.

Saat ini, pihaknya membuat peraturan bupati tentang satu data soal kemiskinan. Perbup satu data ini, pengurusnya akan segera dilantik pada akhir November dan langsung bekerja. Tim satu data ini, ada tim pengepul data, forum data dan penyuguh data.

Tim ini merupakan kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan BPS Kulon Progo. "Harapan saya hasil pendataan kemiskinan menjadi data bersama. Hasilnya dapat digunakan sebagai landasan kebijakan daerah hingga pusat dalam percepatan pengentasan kemiskinan," kata Hasto.