Jakarta (ANTARA) - Pemerintah China menjelaskan sikap "abstain" yang diambil dalam pemungutan suara Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi baru soal perluasan mandat panel ahli yang bertugas memantau penegakan sanksi tahunan terhadap Korea Utara.
"Rancangan resolusi tersebut telah dipaksakan untuk melalui pemungutan suara dan anggota Dewan Keamanan (DK) PBB harus menyampaikan pendapatnya ketika negara-negara yang menjadi sponsor masih punya waktu untuk berkonsultasi. Kondisi itu tidak baik untuk menjaga kewenangan DK PBB," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Lin Jian pada Jumat (29/3) seperti diakses dalam laman Kemlu China pada Sabtu.
DK PBB gagal mengadopsi resolusi baru untuk memperluas mandat panel ahli yang bertugas memantau penegakan sanksi tahunan terhadap Korea Utara setelah dalam pemungutan suara di Washington pada Kamis (28/3), sebanyak 13 negara mendukung resolusi, Rusia menggunakan hak veto dan China memilih abstain.
Karena Rusia yang menggunakan hak veto, maka mandat tersebut gagal diperpanjang satu tahun lagi, padahal mandat panel akan berakhir pada 30 April 2025. Kegagalan tersebut adalah yang pertama kalinya dan berpotensi terhadap pelemahan upaya global untuk mengekang ancaman nuklir dan rudal Pyongyang.
"Di tengah ketegangan yang terus berlanjut di Semenanjung Korea, penerapan sanksi dan tekanan secara membabi-buta tidak akan menyelesaikan masalah," ungkap Lin Jian.
Lin Jian menyebut penyelesaian politik adalah satu-satunya jalan keluar yang bisa dilakukan.
"Kami berharap Dewan Keamanan dan pihak-pihak terkait akan melakukan upaya konstruktif untuk mencapai tujuan ini," tambah Lin Jian.
Menghadapi kegagalan resolusi tersebut, anggota DK PBB melakukan negosiasi intens dengan Rusia yang dikatakan telah mengusulkan klausul "sunset" untuk mengakhiri sanksi DK PBB terhadap Korea Utara. Tuntutan itu tidak dapat diterima oleh Korea Selatan, Amerika Serikat dan anggota DK PBB lain.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: China jelaskan sikap "abstain" atas panel PBB untuk awasi Korea Utara
Berita Lainnya
Putin sebut AS menerapkan kebijakan penahanan ganda terhadap Rusia dan China
Sabtu, 9 November 2024 11:58 Wib
Ukraina sebut Rusia angkut "tentara bayaran" dari Korut dengan truk
Senin, 28 Oktober 2024 12:15 Wib
Putin harap Barat pahami sinyal akan potensi serangan ke Rusia
Minggu, 27 Oktober 2024 16:35 Wib
Rusia sebut AS bertanggung jawab atas meningkatnya ketegangan Timur Tengah
Rabu, 2 Oktober 2024 14:25 Wib
Rusia tawarkan PLTN berkapasitas besar dan kecil ke Indonesia
Selasa, 17 September 2024 15:01 Wib
Menlu Rusia sebut perang Gaza tak bisa diabaikan di Dewan Keamanan PBB
Selasa, 17 September 2024 11:16 Wib
Tim SAR gunakan drone mencari WNA Rusia hilang di Gunung Rinjani
Minggu, 15 September 2024 17:00 Wib
Hasto sebut Megawati lakukan kunjungan ke Rusia-Uzbekistan
Minggu, 15 September 2024 5:25 Wib