Ekonom harap dana MBG Aceh Rp7 triliun berputar di masyarakat lokal

id Aceh,Pemerintah Aceh ,Kita Kreatif USK ,Ekonomi ,Makan bergizi gratis ,Program MBG ,Pangan ,Pendidikan

Ekonom harap dana MBG Aceh Rp7 triliun berputar di masyarakat lokal

Ilustrasi - Petugas menyiapkan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (20/11/2025). (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/tom)

Banda Aceh (ANTARA) - Pakar Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Prof Mukhlis berharap anggaran Rp7 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG) Aceh 2026 harus berputar di masyarakat lokal, jangan kemudian lari keluar provinsi.

"Untuk belanja sayur dan cabai saja, program ini menghabiskan sekitar Rp90 miliar per bulan. Maka, perlu strategi komprehensif lintas dinas agar dana MBG benar-benar berputar di Aceh, dan menciptakan manfaat ekonomi lebih besar," kata Prof Mukhlis dalam keterangannya di Banda Aceh, Jumat.

Menurutnya, program MBG di Aceh dengan anggaran besar selama ini dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi ekonomi lokal, karena sebagian besar pasokan masih diperoleh dari luar Aceh, terutama Sumatera Utara.

Dewan Pakar Pusat Riset Komunikasi Pemasaran, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kita Kreatif) USK Banda Aceh ini melihat, program MBG sebenarnya menjadi instrumen strategis yang sangat potensial untuk menggerakkan ekonomi Aceh.

"Namun, harus dirancang tidak hanya konsumtif, tetapi juga produktif. Dengan koordinasi lintas dinas yang solid, anggaran Rp7 triliun per tahun dapat menciptakan dampak ekonomi yang luas," ujarnya.

Prof Mukhlis menyampaikan, Dinas Pendidikan sebagai pelaksana utama harus memastikan MBG berpihak pada produk lokal dengan menyusun pedoman pengadaan yang mewajibkan persentase tertentu bahan pangan berasal dari Aceh.

"Karena, kemitraan langsung antara sekolah atau penyedia katering dengan kelompok tani serta koperasi lokal bisa memberikan kepastian pasar bagi petani dan UMKM Aceh," katanya.

Dirinya juga menyoroti perlunya infrastruktur logistik seperti cold storage, gudang, transportasi rantai dingin, dan pasar induk modern untuk menjaga kualitas produk lokal.

Baca juga: Kemenkeu: Program MBG menyerap anggaran Rp41,3 triliun per 18 November 2025

Kemudian, pemerintahan di Aceh sesuai fungsinya harus memperkuat rantai pasok agar produk lokal dapat bersaing, serta menggunakan kebutuhan MBG sebagai dasar perencanaan produksi.

Pemetaan kebutuhan komoditas per bulan dan per wilayah akan membantu menentukan program peningkatan produksi sayur, cabai, dan bahan pangan lainnya melalui skema kontak farming.

"Kontrak kepastian pasar ini akan mengurangi risiko harga jatuh dan memberi motivasi kepada petani untuk meningkatkan produktivitas," ujar Prof Mukhlis.

Sementara itu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Aceh, Aliasuddin menekankan, pentingnya penguatan rantai pasok pangan lokal dalam program MBG, dan tidak boleh bergantung pada pedagang yang membeli pasokan dari luar daerah.

Baca juga: BGN paparkan alasan tidak memberi uang tunai ke orang tua untuk MBG

"Dinas terkait, perlu memfasilitasi pembentukan koperasi sebagai off-taker di setiap kabupaten/kota yang menghubungkan petani, nelayan, dan UMKM dengan sekolah penerima MBG," katanya.

Aliasuddin menambahkan, Bappeda dan BPKA memiliki tanggung jawab memastikan regulasi dan petunjuk teknis MBG berpihak pada penguatan ekonomi lokal.

"Klausul afirmatif seperti kewajiban penggunaan produk lokal dan insentif bagi kabupaten/kota yang mampu meningkatkan proporsi belanja dalam daerah harus dimasukkan dalam kebijakan. Perencanaan matang ini akan menciptakan multiplier effect yang kuat," ujarnya.

Selain itu, kepada Dinas Kesehatan diminta dapat menetapkan standar menu bergizi berbasis potensi pangan lokal Aceh. Serta perlu diberikan pelatihan bagi katering, PKK, dan dapur sekolah untuk memastikan kualitas makanan tetap bergizi, higienis sesuai standarnya.

Baca juga: BGN: Satu yayasan MBG maksimal kelola 10 dapur di provinsi yang sama

Desa, tambah dia, juga bisa dilibatkan melalui pengembangan kebun gizi, urban farming, dan industri pangan rumahan. Lalu, dana desa dapat diarahkan untuk produksi sayur, cabai, ikan, dan komoditas lain yang akan langsung diserap MBG.

"Dengan strategi ini, program MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak Aceh, tetapi juga membawa manfaat ekonomi bagi petani, nelayan, peternak, dan UMKM di seluruh provinsi," demikian Aliasuddin.







Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ekonom harap dana MBG Aceh Rp7 triliun berputar di masyarakat lokal

Pewarta :
Editor: Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.