Banjarbaru (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengingatkan masyarakat dari kalangan ekonomi mampu agar tidak memanfaatkan program Sekolah Rakyat untuk keluarga atau kerabatnya, karena program itu khusus untuk masyarakat paling tidak mampu secara ekonomi.
“Yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang benar-benar layak sesuai kriteria. Tidak boleh ada praktik suap, sogok menyogok, serta tidak boleh ada titipan dalam proses seleksi,” kata Mensos Saifullah Yusuf setelah setelah mendampingi Presiden Prabowo meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat yang terpusat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin.
Mensos menegaskan penekanan itu sangat penting agar Sekolah Rakyat tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sebenarnya mampu secara ekonomi.
“Jika pengawasan longgar, tujuan utama program tersebut bisa melenceng,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.
Mensos menekankan ia tidak memiliki kewenangan untuk menitipkan calon siswa, karena proses seleksi dilakukan berlapis dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah.
“Yang tanda tangan itu bupati, wali kota, dan gubernur. Kalau ada kesalahan, tentu bisa dimintai pertanggungjawaban,” ucap Mensos Saifullah Yusuf.
Selain itu ia menegaskan proses seleksi juga melibatkan wawancara, verifikasi lapangan, serta pengecekan kondisi sosial ekonomi keluarga calon siswa.
Dengan mekanisme tersebut, kata Mensos, pemerintah berupaya memastikan hanya anak-anak yang benar-benar membutuhkan yang dapat mengakses program Sekolah Rakyat.
Pada peresmian Sekolah Rakyat yang terpusat di Banjarbaru itu, Presiden Prabowo menargetkan sebanyak 500 Sekolah Rakyat dapat tercapai sampai tahun 2029.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin, 12 Januari 2026, saya Prabowo Subianto Presiden RI dengan ini meresmikan 166 Sekolah Rakyat di Indonesia," kata Presiden Prabowo.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mensos ingatkan masyarakat mampu tak manfaatkan Sekolah Rakyat
