Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 223/PUU-XXIII/2025 terkait UU ASN dan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait UU Polri, ...
Polri menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi UU ASN soal polisi duduki jabatan sipil, memberikan kepastian hukum soal personel Polri yang menduduki jabatan sipil. ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan jabatan sipil yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian sehingga dapat diisi oleh anggota Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu ...
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj)Mochammad Irfan Yusuf menegaskan kementeriannya akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran maupun penyelewengan anggaran dan jabatan dalam penyelenggaraan ...
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj)Mochamad Irfan Yusuf menegaskan para calon petugas haji 2026 dilarang untuk "melayani atasan" ketika bertugas di Tanah Suci nanti, melainkan fokus ...
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menyatakan putusan Mahkamah sudah sepatutnya dipatuhi dan dijalankan seluruh pihak terkait sebagai implementasi dari prinsip negara hukum yang dianut Indonesia. ...
Organisasi nonpemerintah Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melaporkan 43 personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ...
Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk menuntaskan ...
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui perumusan peraturan pemerintah untuk mengatur secara ...
Mahkamah Konstitusi diminta untuk menghapus ketentuan yang dinilai dapat menjadi celah polisi aktif menduduki jabatan sipil, yakni padaPasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang ...