Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diarahkan agar ...
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kemampuan negara bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan. ...
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengusulkan keringanan biaya verifikasi data biometrik yang dibebankan ke operator seluler setiap ...
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah sebagai langkah strategis mengatasi kondisi sejumlah sekolahdengan jumlah murid ...
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya ruang bagi kepala daerah untuk saling berbagi dan mencari inspirasi dalam menghadapi berbagai dinamika pemerintahan. ...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama jajaran pemerintah daerah (Pemda) berkomitmen mengoptimalkan pelaksanaan program bedah ...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengakselerasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna mencapai target 400 ribu ...
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun tangan mengatasi polemik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dirumahkan, ...
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) mempertahankan tren penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dengan terus memperkuat ...
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan berbagai potensi ekonomi berbasis syariah di wilayahnya masing-masing agar dapat menjadi ...