#KEMENKUM

Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menegaskan bahwa distribusi royalti harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan dua rancangan peraturan pemerintah (RPP), dan satu rancangan peraturan presiden yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan tiap warga negara bisa mengajukan praperadilan bila laporan yang dibuatnya ke kepolisian dinilai telah diabaikan. “Kalau sekarang ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan alasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur upaya paksa berupa penangkapan, ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihak-pihak yang bisa mengadukan tindak pidana akibat perzinaan atau kumpul kebo adalah hanya pasangan sah dan orang tua, atau delik aduan. ...

Pemerintah mengungkapkan alasan membuat pasal terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta penghinaan terhadap pemerintah atau kementerian/lembaga ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan koordinator atau penanggung jawab demonstrasi tidak akan dipidana bila sudah melaporkan atau memberitahukan rencana mengadakan kegiatan demo ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak melarang kebebasan berpendapat. ...

Kementerian Hukum menegaskan pembatalan dan pencoretan merek Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dengan Nomor Pendaftaran IDM000657831 telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan ...

Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan pemutaran lagu rohani, khususnya yang terkait momen Natal, secara komersial atau dipergunakan dalam ruang publik berbayar, maka kewajiban pembayaran royalti ...