#KEMENKUM

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan alasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur upaya paksa berupa penangkapan, ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihak-pihak yang bisa mengadukan tindak pidana akibat perzinaan atau kumpul kebo adalah hanya pasangan sah dan orang tua, atau delik aduan. ...

Pemerintah mengungkapkan alasan membuat pasal terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta penghinaan terhadap pemerintah atau kementerian/lembaga ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan koordinator atau penanggung jawab demonstrasi tidak akan dipidana bila sudah melaporkan atau memberitahukan rencana mengadakan kegiatan demo ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak melarang kebebasan berpendapat. ...

Kementerian Hukum menegaskan pembatalan dan pencoretan merek Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dengan Nomor Pendaftaran IDM000657831 telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan ...

Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan pemutaran lagu rohani, khususnya yang terkait momen Natal, secara komersial atau dipergunakan dalam ruang publik berbayar, maka kewajiban pembayaran royalti ...

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tidak sembarang menekan atau klik tautan (link) ucapan Selamat Natal, sebagai upaya mencegah modus penipuan digital ...

Yayasan Kinarya Anak Bangsa menyebut pentas Bregada Prajurit Nusantara dengan melibatkan prajurit seluruh kerajaan dan keraton di tanah air dapat memperkuat budaya nasional. "Yaitu pentas dan ...

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memberikan penghargaan Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 bagi kepala desa/lurah pelopor penyelesaian kasus melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum), di ...