#MENKUM

Kumpulan berita menkum, ditemukan 96 berita.

Kemenkum proses ekstradisi buronan Paulus Tannos

Kementerian Hukum (Kemenkum) memproses ekstradisi buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin dari Singapura. ...

Anggaran kemanusiaan ternyata digunakan untuk terorisme

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya indikasi penyimpangan penggunaan anggaran kemanusiaan untuk kepentingan pendanaan terorisme. “Berdasarkan hasil analisis, ...

Mensesneg: Tidak benar Presiden akan "reshuffle" 18 menteri

Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah informasi yang mengatakan Presiden Joko Widodo akan merombak (reshuffle) 18 menteri dalam kabinet Indonesia Maju. "Jadi kita semua terkejut dengan ...

Menkum HAM jelaskan alasan ekstradisi Maria Pauline memakan waktu panjang

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan bahwa proses ekstradisi terhadap Maria Pauline Lumowa memakan waktu lama karena adanya lobi-lobi dari negara lain yang berusaha menggagalkan proses ...

Menkum HAM Yasonna minta jajaran koordinasi dengan kepolisian soal napi berulah

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta seluruh jajarannya untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait adanya narapidana yang kembali melakukan tindak kriminal usai dibebaskan ...

Pakar sebut presiden masih mempunyai kesempatan gagalkan RUU KPK

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenal Arifin Mochtar mengatakan, Presiden Joko Widodo masih memiliki kesempatan menggagalkan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30 tahun 2002 ...

KPU coret PPP dari partai pengusung Hasto-Sutedjo

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencoret Partai Persatuan Pembangunan dari tujuh partai pengusung bakal calon Bupati-Wakil ...

Menkum-HAM: presiden pertimbangkan kegentingan Perppu Pilkada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan Presiden Joko Widodo masih mempertimbangkan tingkat kegentingan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti ...

Pukat: pemerintah jangan obral remisi terpidana korupsi

Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta meminta pemerintah tidak mengobral remisi untuk terpidana kasus korupsi. "Apabila syarat ...

Pukat tagih janji Presiden dalam pemberantasan korupsi

Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menagih janji Presiden Joko Widodo dalam komitmen pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. ...