#MENTERI HAM

Kumpulan berita menteri ham, ditemukan 661 berita.

Yusril tegaskan putusan bebas tak dapat diajukan banding atau kasasi

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan bebas pengadilan tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Saat dikonfirmasi di ...

Yusril: Penanganan hukum kericuhan usai demo harus tanpa pandang bulu

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan penanganan hukum terhadap rangkaian kericuhan yang terjadi usai demonstrasi pada 27 Agustus 2026 ...

Menteri HAM luncurkan kajian Human Rights Indonesia 2036

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meluncurkan kajian Human Rights Indonesia 2036 sebagai upaya memetakan potensi persoalan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) dalam pembangunan ...

Yusril minta warga tak terprovokasi terkait kericuhan usai demo

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat tidak terprovokasi informasi yang belum terverifikasi terkait kericuhan setelah demonstrasi ...

Pemerintah tegaskan komitmen tuntaskan RUU Perampasan Aset pada 2026

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 2026. Menteri Koordinator ...

Yusril tegaskan tak pernah perintahkan pembekuan rekening aktivis Pati

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan selaku Ketua Satgas TPPU tidak pernah memerintahkan pembekuan ataupun penundaan sementara transaksi ...

KemenHAM pantau pemerataan bantuan bagi korban gempa Flores

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) memantau pemerataan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di sejumlah wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyusul keluhan warga mengenai ...

KPK telah menyita aset senilai Rp150 miliar terkait kasus Silmy Karim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menyita sejumlah aset dengan total nilai Rp150 miliar terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan ...

KPK mendapatkan informasi dugaan korupsi BPJS TKA saat usut kasus izin WNA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi mendapatkan informasi dugaan korupsi terkait jaminan sosial BPJS untuk tenaga kerja asing (TKA) saat mengusut kasus dugaan pemerasan dalam mengurus ...

KPK mengagendakan pemeriksaan WNA pada kasus dugaan pemerasan izin tinggal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap beberapa warga negara asing (WNA) pada kasus dugaan pemerasan dalam mengurus izin tinggal WNA. “Ada beberapa agenda ...