#PERLINDUNGAN SAKSI

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) ditetapkan akan memiliki masa transisi selama dua tahun sejak tanggal ...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus penyiraman air keras ...

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong penguatan sistem perlindungan saksi dan korban melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) yang memasuki ...

Komisi XIII DPR RI menyatakan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) memuat perluasan objek ...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan penggunaan istilah medis “luka bakar akibat disiram zat kimia asam kuat” dalam kasus penyiraman terhadap aktivis KontraS Andrie ...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih mendalami kemungkinan jalur peradilan dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, termasuk opsi dibawa ke peradilan ...

Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan pentingnya penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari ...

Komisi III DPR RI mendorong TNI dan Polri bersinergi dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus. ...

Komisi III DPR RI bersepakat membentuk panitia kerja (panja) untuk mengawal kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ...

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban, saksi, dan keluarga korban dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk ...