#SIPIL DI POLRI

Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 223/PUU-XXIII/2025 terkait UU ASN dan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait UU Polri, ...

Polri menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi UU ASN soal polisi duduki jabatan sipil, memberikan kepastian hukum soal personel Polri yang menduduki jabatan sipil. ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan jabatan sipil yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian sehingga dapat diisi oleh anggota Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen pemerintah untuk bergerak bersama dalam merehabilitasi sawah yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Ia ...

Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut selama tahun 2025 ada sebanyak 1.337 keluarga penerima manfaat (KPM) yang melakukan graduasi mandiri atau keluar dari daftar ...

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menyatakan putusan Mahkamah sudah sepatutnya dipatuhi dan dijalankan seluruh pihak terkait sebagai implementasi dari prinsip negara hukum yang dianut Indonesia. ...

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) merekomendasikan soal penguatan pengawasan kepolisian terkait reformasi di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Anggota Kompolnas ...

Pakar kebijakan publik dan Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai kehadiran KUHP dan KUHAP baru sebagai lompatan historis yang tidak hanya bersifat teknis hukum, tetapi juga ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan ada tujuh isu yang sering muncul dan dibahas di tengah masyarakat sejak KUHP dan KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Lebih lanjut Supratman ...

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengirim ratusan praja dari Institut Pendidikan Dalam Negeri atau IPDNuntuk membantu mempercepat pemulihan pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana di ...