#TPPO

Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang (Jarnas Anti TPPO) menjalin kerja sama strategis untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta memperkuat penanganan korban perdagangan ...

Kementerian Sosial memastikan seluruh biaya proses rehabilitasi, pendampingan, hingga pemulihan bagi penyintas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Menteri ...

Kementerian Sosial memperkuat kolaborasi strategis dengan Jaringan Nasional Anti-Perdagangan Orang (Jarnas PPO) guna mengoptimalkan upaya perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan bagi korban ...

Wakil Presiden (Wapres)Gibran Rakabuming Raka kembali mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesiapada unggahan ulang video ...

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menyatakan seorang korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang sebelumnya berada di Libya telah berhasil dipulangkan dan diminta ...

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berkomitmen memastikan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mendengarkan suara dan masukan dari anak. Pelaksana Tugas ...

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membuka ruang evaluasi terhadap regulasi dan pelaksanaan pembangunan di Papua untuk memastikan kebijakan yang diterapkan selaras dengan prinsip hak asasi ...

Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan memperkuat kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, termasuk tindak lanjut ...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM diarahkan untuk memperkuat mandat dan efektivitas lembaga HAM nasional dalam perlindungan ...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong negara memperkuat pemenuhan hak ekonomi masyarakat guna mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terus berkembang, termasuk ...