#WAMENKUM

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selaku pembuat undang-undang meminta penundaan pemberian keterangan terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di ...

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan penegakan hukum terhadap undang-undang dengan sanksi administrasi harus didahulukan dibanding dengan penerapan sanksi pidana. ...

Tiga orang terdakwa kasus dugaan perintangan penegakan hukum pada tiga perkara korupsi dituntut pidana penjara selama 8 tahun sampai 10 tahundalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak ...

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI Edward Omar Sharif Hiariej menyebut bahwa terdakwa yang menyatakan pengakuan bersalah (plea bargain) dalam sebuah perkara, akan tetap diadili. “Di dalam ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa Kitab Udang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP bertujuan melindungi individu dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. ...

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menilai penabrak jambret di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), melakukan pembelaan terpaksa. "Pendapat saya pribadi, seorang ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) siap menghadapi sidang uji materi KUHP dan KUHAP baru di Mahkamah ...

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut penyiapan pemahaman masyarakat menjadi tantangan terbesar dalam pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru. "Yang perlu disiapkan ...

Pemerintah bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata akan diajukan atas inisiatif dari DPR. "Disepakati bahwa undang-undang ...

Wakil Menteri Hukum RI Edward Omar Sharif Hiariej meminta semua pihak agar menghormati proses sidang yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai polemik Kitab Undang Undang Hukum Pidana ...