Jogja (Antara Jogja) - Demokrasi hanya sekadar simbol dari sistem negara ini, karena hanya menjadi pesta perebutan kekuasaan lima tahun sekali, kata pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Zuly Qodir.
"Demokrasi hanya menjadi pesta perebutan kekuasaan lima tahun sekali tanpa adanya pemikiran untuk menyelesaikan masalah yang ada," katanya dalam bedah buku `Negara, Pasar, dan Labirin Demokrasi` karya Ade M Wirasenjaya, di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, demokrasi juga akan memberikan peluang bagi orang-orang yang mau mengambil keuntungan di dalamnya, sehingga kasus korupsi akan semakin merajalela.
"Demokrasi yang selama ini dibanggakan oleh banyak negara tak terkecuali Indonesia, ternyata memiliki sisi gelap. Banyak sekali terjadi penyimpangan demokrasi yang membuat demokrasi tidak berjalan dengan baik," katanya.
Ia mengatakan buku itu merupakan sebuah protes dan kritikan terhadap sistem demokrasi yang membuat sistem di Indonesia hanya dikendalikan pasar.
"Hal itu yang menjadi sisi gelap dari demokrasi. Demokrasi erat kaitannya dengan globalisasi dan Amerika Serikat (AS) sebagai pencetus globalisasi menawarkan janji-janji yang faktanya hanya akan merugikan Indonesia," katanya.
Menurut dia, globalisasi hanya akan menambah kesenjangan masyarakatnya. Dengan adanya globalisasi hanya akan menambah tingkat masyarakat miskin di Indonesia dan memperburuk keadaan negara ketiga termasuk Indonesia.
Selain itu, dalam buku tersebut juga ditekankan bahwa selama ini Indonesia hanya menjadi budak politik Barat.
"Selama ini Indonesia lebih suka mengabdi kepada World Trade Organization (WTO), World Bank, International Monetary Fund (IMF) daripada harus membuat kebijakan yang menyejahterakan rakyatnya sendiri," katanya.
Ade Wirasenjaya mengatakan, Indonesia tidak bisa menghindari globalisasi karena globalisasi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari manusia.
"Namun, kita harus melihat kembali struktur dari globalisasi itu sendiri yang sebagian besar merugikan negara berkembang seperti Indonesia, karena kita dituntut untuk mengikuti politik dunia yang dipimpin Barat yang membuat peran pasar lebih besar dari peran negara," katanya.
(B015)
"Demokrasi hanya menjadi pesta perebutan kekuasaan lima tahun sekali tanpa adanya pemikiran untuk menyelesaikan masalah yang ada," katanya dalam bedah buku `Negara, Pasar, dan Labirin Demokrasi` karya Ade M Wirasenjaya, di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, demokrasi juga akan memberikan peluang bagi orang-orang yang mau mengambil keuntungan di dalamnya, sehingga kasus korupsi akan semakin merajalela.
"Demokrasi yang selama ini dibanggakan oleh banyak negara tak terkecuali Indonesia, ternyata memiliki sisi gelap. Banyak sekali terjadi penyimpangan demokrasi yang membuat demokrasi tidak berjalan dengan baik," katanya.
Ia mengatakan buku itu merupakan sebuah protes dan kritikan terhadap sistem demokrasi yang membuat sistem di Indonesia hanya dikendalikan pasar.
"Hal itu yang menjadi sisi gelap dari demokrasi. Demokrasi erat kaitannya dengan globalisasi dan Amerika Serikat (AS) sebagai pencetus globalisasi menawarkan janji-janji yang faktanya hanya akan merugikan Indonesia," katanya.
Menurut dia, globalisasi hanya akan menambah kesenjangan masyarakatnya. Dengan adanya globalisasi hanya akan menambah tingkat masyarakat miskin di Indonesia dan memperburuk keadaan negara ketiga termasuk Indonesia.
Selain itu, dalam buku tersebut juga ditekankan bahwa selama ini Indonesia hanya menjadi budak politik Barat.
"Selama ini Indonesia lebih suka mengabdi kepada World Trade Organization (WTO), World Bank, International Monetary Fund (IMF) daripada harus membuat kebijakan yang menyejahterakan rakyatnya sendiri," katanya.
Ade Wirasenjaya mengatakan, Indonesia tidak bisa menghindari globalisasi karena globalisasi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari manusia.
"Namun, kita harus melihat kembali struktur dari globalisasi itu sendiri yang sebagian besar merugikan negara berkembang seperti Indonesia, karena kita dituntut untuk mengikuti politik dunia yang dipimpin Barat yang membuat peran pasar lebih besar dari peran negara," katanya.
(B015)