Yogyakarta (Antara Jogja) - Komisi C DPRD Kota Yogyakarta berharap biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk dana "sharing" pembuangan sampah di TPA Piyungan dapat ditekan dengan mengurangi volume sampah yang dibuang.
"Dana yang dikeluarkan untuk pembuangan sampah di TPA Piyungan cukup besar. Kami ingin memastikan mengapa dana yang dibutuhkan cukup besar, namun pemerintah juga perlu mengimbanginya dengan mendorong masyarakat untuk mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan," kata Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Cristiana Agustina di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi bank sampah yang jumlahnya sudah mencapai sekitar 300 unit dan tersebar di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
Ia mengatakan, keberadaan bank sampah di wilayah ikut mendorong masyarakat untuk memilah sampah yang dihasilkan sejak dari rumah tangga, yaitu sampah organik dan anorganik.
"Pemerintah pun sudah berusaha menambah lokasi pengolahan sampah dengan membangun pengolahan sampah terpadu di Nitikan. Upaya-upaya tersebut harus terus didorong agar biaya pembuangan sampah bisa ditekan," katanya.
Selama ini, Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bantul memanfaatkan TPA Piyungan sebagai lokasi terakhir untuk pembuangan sampah.
"Dari informasi yang kami peroleh, pengolahan sampah di TPA tersebut menggunakan sistem `sanitary landfill` yang membutuhkan biaya cukup besar karena sampah harus ditimbun dengan tanah," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Irfan Susilo mengatakan, pengelolaan TPA Piyungan tidak lagi berada di bawah Sekretariat Bersama Yogyakarta Sleman Bantul (Kartamantul) tetapi berada di bawah Pemerintah DIY.
Pada tahun ini, pemerintah daerah menganggarkan dana sekitar Rp1,8 miliar untuk biaya "sharing" pembuangan sampah di TPA Piyungan.
Rata-rata volume sampah yang dihasilkan Kota Yogyakarta adalah 230 ton per hari dan pada tahun lalu, total sampah yang dibuang ke TPA Piyungan mencapai sekitar 82.000 ton.
(E013)
"Dana yang dikeluarkan untuk pembuangan sampah di TPA Piyungan cukup besar. Kami ingin memastikan mengapa dana yang dibutuhkan cukup besar, namun pemerintah juga perlu mengimbanginya dengan mendorong masyarakat untuk mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan," kata Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Cristiana Agustina di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi bank sampah yang jumlahnya sudah mencapai sekitar 300 unit dan tersebar di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
Ia mengatakan, keberadaan bank sampah di wilayah ikut mendorong masyarakat untuk memilah sampah yang dihasilkan sejak dari rumah tangga, yaitu sampah organik dan anorganik.
"Pemerintah pun sudah berusaha menambah lokasi pengolahan sampah dengan membangun pengolahan sampah terpadu di Nitikan. Upaya-upaya tersebut harus terus didorong agar biaya pembuangan sampah bisa ditekan," katanya.
Selama ini, Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bantul memanfaatkan TPA Piyungan sebagai lokasi terakhir untuk pembuangan sampah.
"Dari informasi yang kami peroleh, pengolahan sampah di TPA tersebut menggunakan sistem `sanitary landfill` yang membutuhkan biaya cukup besar karena sampah harus ditimbun dengan tanah," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Irfan Susilo mengatakan, pengelolaan TPA Piyungan tidak lagi berada di bawah Sekretariat Bersama Yogyakarta Sleman Bantul (Kartamantul) tetapi berada di bawah Pemerintah DIY.
Pada tahun ini, pemerintah daerah menganggarkan dana sekitar Rp1,8 miliar untuk biaya "sharing" pembuangan sampah di TPA Piyungan.
Rata-rata volume sampah yang dihasilkan Kota Yogyakarta adalah 230 ton per hari dan pada tahun lalu, total sampah yang dibuang ke TPA Piyungan mencapai sekitar 82.000 ton.
(E013)