Sleman (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta segera berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mitigasi dan memecahkan persoalan pengelolaan sampah organik pelaksanaan Makan Bergizi Gratis supaya tidak menimbulkan persoalan baru di wilayah ini.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman Epiphana Kristiyani di Sleman, Jumat, mengatakan DLH Sleman baru saja mendapat data sisa-sisa sampah organik dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk 1.000 porsi.
Di lapangan, setiap SPPG melayani 3.000 porsi per hari.
"Nanti kami perkirakan jumlah sampah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini. Persoalannya adalah kami kesulitan mengelola sampah organik ini," kata Epiphana Kristiyani.
Baca juga: Pemkab Kulon Progo siapkan anggaran MBG Rp14,1 miliar
Ia mengatakan Kabupaten Sleman tidak memiliki tempat pengolahan sampah (TPS) organik. Sleman hanya memiliki TPS mengolah residu un-organik.
"Kami akan koordinasi dengan berbagai pihak, bagaimana bisa mengurai persoalan sampah organik pelaksanaan MBG," katanya.
Epiphana mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengelola dapur SPPG untuk memilah sampah sisa makanan, sisa sampah sayuran dan buah, sampah kardus dan plastik. Semua harus terpisah.
Baca juga: Istana sebut Badan Gizi Nasional perketat SOP mencegah keracunan
"Jangan sampai sampahnya dijadikan satu. Kalau disatukan, kami sulit untuk memilah. Namun, hasil akhirnya setelah pelaksanaan MBG dalam satu minggu ini," katanya.
Dia mengatakan pihaknya tidak memperkirakan sebelumnya dalam pengolahan sampah organik sisa program MBG. Padahal, jumlah siswa di Sleman sebanyak 165 ribu untuk kategori PAUD, TK, SD dan SMP. Jumlah tersebut belum termasuk siswa SMA/SMK dan pondok pesantren.
"Ini harus dipecahkan bersama supaya tidak menimbulkan persoalan. Pelaksanaan MBG ini tidak hanya sehari, tapi lima hari dalam satu minggu," katanya.
