Sleman (Antara) - Sebagian warga korban erupsi Gunung Merapi yang tinggal di hunian tetap berangsur meninggalkan tempat relokasi dan kembali ke rumah mereka di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Merapi karena tekanan masalah sosial dan ekonomi yang terus meningkat.
"Sekarang itu sedang berlomba, antara solusi dari pemerintah dengan warga di hunian tetap (huntap). Kalau tidak segera selesai, warga akan secepatnya kembali ke KRB III Merapi, sekarang sudah ada beberapa yang kembali," kata Camat Cangkringan Edi Harmana, Selasa.
Menurut dia, warga korban Merapi yang memilih kembali ke KRB III, di antaranya dari huntap Pagerjurang dan Karangkendal.
"Mereka merupakan korban Merapi yang direlokasi pemerintah pada 2011-2012 lalu. Banyak yang mengeluh, seperti masalah sosial, ekonomi juga ada," katanya.
Ia mengatakan, masalah sosial yang muncul di huntap misalnya, keterbatasan lahan yang hanya seratus meter per segi saja. Selain bangunan rumah, itu sudah digunakan juga untuk pekarangan.
"Kondisi tersebut membuat mereka tidak bebas untuk bergerak. Bahkan, pernah ada yang stres karena itu. Sekarang tidak tahu kabarnya, masih hidup atau tidak. Biasanya dia bangun pagi ambil sabit ke pekarangan cari rumput, tapi tinggal di huntap tidak bisa dilakukan lagi," katanya.
Edi mengatakan, masalah sosial lain yang muncul adalah ada kasus perselingkuhan yang ditemukan. Antar rumah Huntap yang jaraknya berdekatan, potensi itu semakin tinggi.
"Sekarang mandi saja terdengar oleh tetangganya karena jarak rumah yang terlalu dekat. Meraka ini tidak terbiasa dengan kondisi seperti ini," katanya.
Ia mengatakan, ukuran rumah huntap yang semakin tidak memenuhi sedikit banyak juga memberi andil dalam masalah warga. Di dalamnya yang berisi dua kamar, akan terasa kurang jika ditinggali lebih dari satu keluarga.
"Dari 2011-2012 lalu, sampai sekarang kan ada anak yang sudah menikah setelah tinggal di huntap. Mau tak mau, harus tambah tempat tinggal. Jadi, ada yang memperbaiki rumah mereka yang sudah rusak di kawasan Lindung Dua (L2) atau KRB III Merapi," katanya.
Masalah ekonomi, kata dia, juga sangat berpengaruh, warga di huntap masih belum mapan. Sebab, kandang bantuan yang juga satu paket dengan huntap, cukup terbatas. Membuat mereka kesulitan untuk berkembang.
"Kami sudah sampaikan ke instansi terkait di Pemkab Sleman maupun Pemda DIY, tapi diminta menunggu, nanti diajak diskusi," katanya.
Ia mengatakan, masalah ini menyangkut kehidupan banyak orang, sehingga diharapkan agar ada suatu revisi tentang pemberlakuan L2 ini dari pemerintah.
"Kami melihat situasi dari Merapi, beberapa kali koordinasi dengan orang Vulkanologi. Kalau Merapi meletus sebesar 2010 lalu, membutuhkan sekitar seratus tahun lagi. Karena kantong magma saat ini kosong. Jadi lebih baik ada revisi aturan mengenai larangan tinggal di KRB III Merapi," katanya.
Salah warga yang tinggal di huntap Pagerjurang Samijo mengakui dirinya lebih banyak menghabiskan waktu di KRB III.
"Selain lahannya lebih luas, juga untuk menjaga usaha ekonomi kecil menengahnya. Kalau masalah listrik bisa nyambung dari rumah warga sekitar," katanya.
(V001)
"Sekarang itu sedang berlomba, antara solusi dari pemerintah dengan warga di hunian tetap (huntap). Kalau tidak segera selesai, warga akan secepatnya kembali ke KRB III Merapi, sekarang sudah ada beberapa yang kembali," kata Camat Cangkringan Edi Harmana, Selasa.
Menurut dia, warga korban Merapi yang memilih kembali ke KRB III, di antaranya dari huntap Pagerjurang dan Karangkendal.
"Mereka merupakan korban Merapi yang direlokasi pemerintah pada 2011-2012 lalu. Banyak yang mengeluh, seperti masalah sosial, ekonomi juga ada," katanya.
Ia mengatakan, masalah sosial yang muncul di huntap misalnya, keterbatasan lahan yang hanya seratus meter per segi saja. Selain bangunan rumah, itu sudah digunakan juga untuk pekarangan.
"Kondisi tersebut membuat mereka tidak bebas untuk bergerak. Bahkan, pernah ada yang stres karena itu. Sekarang tidak tahu kabarnya, masih hidup atau tidak. Biasanya dia bangun pagi ambil sabit ke pekarangan cari rumput, tapi tinggal di huntap tidak bisa dilakukan lagi," katanya.
Edi mengatakan, masalah sosial lain yang muncul adalah ada kasus perselingkuhan yang ditemukan. Antar rumah Huntap yang jaraknya berdekatan, potensi itu semakin tinggi.
"Sekarang mandi saja terdengar oleh tetangganya karena jarak rumah yang terlalu dekat. Meraka ini tidak terbiasa dengan kondisi seperti ini," katanya.
Ia mengatakan, ukuran rumah huntap yang semakin tidak memenuhi sedikit banyak juga memberi andil dalam masalah warga. Di dalamnya yang berisi dua kamar, akan terasa kurang jika ditinggali lebih dari satu keluarga.
"Dari 2011-2012 lalu, sampai sekarang kan ada anak yang sudah menikah setelah tinggal di huntap. Mau tak mau, harus tambah tempat tinggal. Jadi, ada yang memperbaiki rumah mereka yang sudah rusak di kawasan Lindung Dua (L2) atau KRB III Merapi," katanya.
Masalah ekonomi, kata dia, juga sangat berpengaruh, warga di huntap masih belum mapan. Sebab, kandang bantuan yang juga satu paket dengan huntap, cukup terbatas. Membuat mereka kesulitan untuk berkembang.
"Kami sudah sampaikan ke instansi terkait di Pemkab Sleman maupun Pemda DIY, tapi diminta menunggu, nanti diajak diskusi," katanya.
Ia mengatakan, masalah ini menyangkut kehidupan banyak orang, sehingga diharapkan agar ada suatu revisi tentang pemberlakuan L2 ini dari pemerintah.
"Kami melihat situasi dari Merapi, beberapa kali koordinasi dengan orang Vulkanologi. Kalau Merapi meletus sebesar 2010 lalu, membutuhkan sekitar seratus tahun lagi. Karena kantong magma saat ini kosong. Jadi lebih baik ada revisi aturan mengenai larangan tinggal di KRB III Merapi," katanya.
Salah warga yang tinggal di huntap Pagerjurang Samijo mengakui dirinya lebih banyak menghabiskan waktu di KRB III.
"Selain lahannya lebih luas, juga untuk menjaga usaha ekonomi kecil menengahnya. Kalau masalah listrik bisa nyambung dari rumah warga sekitar," katanya.
(V001)