Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Yogyakarta belajar dari Singapura untuk menyusun ide inovasi pelayanan publik sebagai upaya transformasi pelayanan yang mudah dan cepat serta bisa diakses secara lebih luas oleh masyarakat.
“Kami ingin meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik dengan cara menumbuhkan berbagai ide inovasi berbasis design thinking,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Heri Karyawan di Yogyakarta, Senin.
Upaya untuk menumbuhkan ide inovasi pelayanan publik tersebut dilakukan dengan berpartisipasi dalam program pelatihan yang digelar atas kerja sama antara Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Civil Service Collage (CSC) Singapura dan didukung Temasek Foundation Singapura dalam sebuah program seminar dan workshop.
Pelatihan yang diisi dengan seminar dan workshop tersebut diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang masing-masing sudah memiliki inovasi pelayanan publik. Sehingga, tidak semua organisasi perangkat daerah memiliki kesempatan untuk mengikuti workshop.
“Ada belasan inovasi yang bisa diikutkan pada kegiatan workshop. Untuk inovasi lain akan difasilitasi pada kesempatan berikutnya,” katanya.
Kegiatan pelatihan tersebut tidak hanya akan berhenti pada workshop tetapi dilanjutkan dalam bentuk “online clinic sessions” melalui skype dengan Singapura, dilanjutkan dengan implementasi inovasi, pelatihan langsung ke Singapura hingga evaluasi terhadap inovasi yang sudah diterapkan.
Heri berharap, melalui pelatihan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta mampu menumbuhkan iklim inovasi yang kondusif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang makin prima sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Melalui pelatihan singkat tersebut, peserta diharapkan bisa memanfaatkan konsep untuk bisa menghasilkan berbagai ide inovasi,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Civil Service Collage Singapura Roger Tan mengatakan, transformasi pelayanan publik harus segera dilakukan karena zaman berkembang sangat cepat dan pemerintah dihadapkan pada meningkatnya tuntutan masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan dengan cepat dan mudah.
Oleh karenanya, lanjut Tan, transformasi pelayanan publik harus dilakukan dengan berbagai upaya yang diawali dengan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, menggunakan teknologi digital, serta meningkatkan kompetensi pegawai untuk memberikan pelayanan publik.
“Kami di Singapura memanfaatkan ‘big data’ dalam menyusun berbagai kebijakan dan juga inovasi layanan. Dengan data tersebut, kami mengetahui kebutuhan dan juga kondisi masyarakat yang sebenarnya,” katanya.
Ia pun memuji aplikasi layanan digital yang sudah dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta, Jogja Smart Service (JSS) untuk kemudahan akses layanan publik karena Singapura juga memiliki aplikasi serupa untuk pelayanan ke masyarakat.
“Pelayanan secara digital ini sangat efisien, baik dari segi waktu dan biaya. Ada penghematan yang cukup besar,” katanya.
Meskipun sudah memiliki layanan secara digital yang bisa diakses melalui aplikasi dan tersistem, namun Tan mengingatkan bahwa keberadaan pegawai untuk memberikan layanan yang sifatnya personal tetap dibutuhkan.
“Tidak hanya mesin saja yang menjawab. Ada kondisi-kondisi tertentu dimana pelayanan ke masyarakat harus direspon langsung oleh pegawai,” katanya.
Sedangkan untuk peningkatan kapasitas pegawai, Singapura terus melakukan pelatihan kepada pegawai pemerintah agar semakin melek teknologi, tidak hanya bertindak sebagai pengguna tetapi menciptakannya.