Bantul (ANTARA) - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengirimkan daftar 47 ribu usaha mikro, kecil dan menengah daerah ini ke Kementerian Koperasi dan UKM untuk menerima bantuan presiden produktif sebesar Rp2,4 juta.
"Ini pendataan, kami tidak boleh menyebut itu pendaftaran, karena UMKM harus kita data, setelah kita data itu kita kirim ke Kemenkop UKM, dan yang sudah kita data itu 47.691 orang sampai kemarin (2/9) sore," kata Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Bantul Agus Sulistiyana di Bantul, Kamis.
Menurut dia, pendataan UMKM untuk diusulkan menerima banpres produktif sebelumnya dilakukan secara offline, namun sejak beberapa hari terakhir dilakukan secara online guna mengantisipasi penumpukan antrean pelaku usaha di kantor instansinya, dan mempercepat proses pendataan.
"Kita data setiap hari, karena sekarang sudah mulai dibuka online kemarin kurang dari seribu, rata-rata 500 sampai seribu, tergantung jaringan internet dan sebagainya, dan mudah-mudahan dengan dibuka pendataan online ini kesempatan UMKM untuk mendapatkan banpres lebih besar," katanya.
Dia mengatakan, sebab banpres produktif UMKM melalui Kemenkop UKM ini untuk seluruh Indonesia dibatasi sebanyak 12 juta orang, sehingga pelaku usaha yang memenuhi persyaratan menerima manfaat program pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19 agar segara didata.
"Kalau penyaringan data ada di Kemenkop, syaratnya pertama tidak mempunyai pinjaman perbankan, yang kedua tabungan tidak lebih dari Rp2 juta, ketiga bukan sebagai TNI/Polri, PNS dan sejenisnya seperti BUMN maupun BUMD," katanya.
Dia mengatakan, bantuan tersebut akan langsung dikirimkan ke nomor rekening bank penerima/UMKM yang bersangkutan, sehingga dalam pendataan tersebut harus mencantumkan nomor rekening dan nomor telepon untuk konfirmasi lebih lanjut.
"Ini termasuk tugas kami yang berat, karena ketika melakukan pendataan itu dan belum ada nomor handphone, kami harus memasukan nomor satu per satu, karena nanti pemerintah pusat menghubungi lewat hp, jadi ini tugas berat yang kami lakukan," katanya.
Menurut dia, banpres produktif UMKM itu bersifat hibah, dan informasi yang pihaknya terima bantuan tahap pertama sudah diluncurkan pemerintah kepada sekitar 1,5 juta orang di seluruh Indonesia, kemudian bertambah 4,5 juta orang hingga akhir Agustus.
"Sampai dengan pertengahan September harus sudah 12 juta se-Indonesia, kalau untuk realisasi di Bantul kami tidak tahu, yang tahu pusat, kami tidak diberikan informasi apapun, termasuk dari usulan berapa yang sudah dapat tidak ada informasi, jadi langsung orang per orang," katanya.
"Ini pendataan, kami tidak boleh menyebut itu pendaftaran, karena UMKM harus kita data, setelah kita data itu kita kirim ke Kemenkop UKM, dan yang sudah kita data itu 47.691 orang sampai kemarin (2/9) sore," kata Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Bantul Agus Sulistiyana di Bantul, Kamis.
Menurut dia, pendataan UMKM untuk diusulkan menerima banpres produktif sebelumnya dilakukan secara offline, namun sejak beberapa hari terakhir dilakukan secara online guna mengantisipasi penumpukan antrean pelaku usaha di kantor instansinya, dan mempercepat proses pendataan.
"Kita data setiap hari, karena sekarang sudah mulai dibuka online kemarin kurang dari seribu, rata-rata 500 sampai seribu, tergantung jaringan internet dan sebagainya, dan mudah-mudahan dengan dibuka pendataan online ini kesempatan UMKM untuk mendapatkan banpres lebih besar," katanya.
Dia mengatakan, sebab banpres produktif UMKM melalui Kemenkop UKM ini untuk seluruh Indonesia dibatasi sebanyak 12 juta orang, sehingga pelaku usaha yang memenuhi persyaratan menerima manfaat program pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19 agar segara didata.
"Kalau penyaringan data ada di Kemenkop, syaratnya pertama tidak mempunyai pinjaman perbankan, yang kedua tabungan tidak lebih dari Rp2 juta, ketiga bukan sebagai TNI/Polri, PNS dan sejenisnya seperti BUMN maupun BUMD," katanya.
Dia mengatakan, bantuan tersebut akan langsung dikirimkan ke nomor rekening bank penerima/UMKM yang bersangkutan, sehingga dalam pendataan tersebut harus mencantumkan nomor rekening dan nomor telepon untuk konfirmasi lebih lanjut.
"Ini termasuk tugas kami yang berat, karena ketika melakukan pendataan itu dan belum ada nomor handphone, kami harus memasukan nomor satu per satu, karena nanti pemerintah pusat menghubungi lewat hp, jadi ini tugas berat yang kami lakukan," katanya.
Menurut dia, banpres produktif UMKM itu bersifat hibah, dan informasi yang pihaknya terima bantuan tahap pertama sudah diluncurkan pemerintah kepada sekitar 1,5 juta orang di seluruh Indonesia, kemudian bertambah 4,5 juta orang hingga akhir Agustus.
"Sampai dengan pertengahan September harus sudah 12 juta se-Indonesia, kalau untuk realisasi di Bantul kami tidak tahu, yang tahu pusat, kami tidak diberikan informasi apapun, termasuk dari usulan berapa yang sudah dapat tidak ada informasi, jadi langsung orang per orang," katanya.