Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta meniadakan kegiatan rutin tahunan yaitu pengadaan lahan pada tahun anggaran 2022 karena terpengaruh rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah tahun ini.
"Di anggaran murni 2022 memang tidak ada kegiatan pengadaan lahan. Namun kami tetap berharap bisa mengajukan kebutuhan melalui anggaran perubahan. Mudah-mudahan bisa diajukan," kata Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Wahyu Handoyo di Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia, proposal dari masyarakat untuk pengadaan lahan di wilayah masih tersisa cukup banyak, sekitar 80 proposal yang sudah diterima Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.
"Banyak sekali proposal yang masuk. Tetapi karena tidak ada alokasi anggaran pada tahun ini, maka terpaksa ditunda," katanya.
Jika alokasi anggaran sudah memungkinkan untuk melakukan pembelian lahan, maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang juga tidak bisa langsung mengabulkan semua proposal yang masuk.
"Harus kami kaji dan pilah. Mana kebutuhan yang masuk sebagai prioritas untuk direalisasikan dan proposal mana yang masih bisa ditunda," katanya.
Sebagian besar proposal yang masuk mengajukan kebutuhan pengadaan lahan untuk kebutuhan pembangunan ruang terbuka hijau publik dan juga fasilitas umum seperti balai RW.
"Kami perlu melihat kembali beberapa hal, seperti luas lahan, aksesibilitas, pengelolaan dan pemanfatannya serta harga karena harga tanah di Yogyakarta cukup mahal," katanya.
Wahyu menyebut, kebutuhan lahan untuk pengadaan RTHP maupun fasilitas umum minimal sekitar 300 meter persegi agar fasilitas yang nantinya dibangun dapat diakses dengan leluasa oleh masyarakat.
Pada tahun anggaran 2021, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta melakukan pengadaan lahan di tiga lokasi dengan total alokasi anggaran sekitar Rp32 miliar.
Pengadaan lahan dilakukan untuk RTHP Ketanggungan di Wirobrajan yang dilakukan pada anggaran murni 2021, dan pada anggaran perubahan 2021 dilakukan pengadaan lahan untuk RTHP Prenggan di Kecamatan Kotagede serta pengadaan lahan untuk Puskesmas Gondomanan.
Pengadaan lahan untuk Puskesmas Gondomanan di Jalan Ibu Ruswo menyerap anggaran cukup besar hingga Rp27 miliar.
"Di anggaran murni 2022 memang tidak ada kegiatan pengadaan lahan. Namun kami tetap berharap bisa mengajukan kebutuhan melalui anggaran perubahan. Mudah-mudahan bisa diajukan," kata Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Wahyu Handoyo di Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia, proposal dari masyarakat untuk pengadaan lahan di wilayah masih tersisa cukup banyak, sekitar 80 proposal yang sudah diterima Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.
"Banyak sekali proposal yang masuk. Tetapi karena tidak ada alokasi anggaran pada tahun ini, maka terpaksa ditunda," katanya.
Jika alokasi anggaran sudah memungkinkan untuk melakukan pembelian lahan, maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang juga tidak bisa langsung mengabulkan semua proposal yang masuk.
"Harus kami kaji dan pilah. Mana kebutuhan yang masuk sebagai prioritas untuk direalisasikan dan proposal mana yang masih bisa ditunda," katanya.
Sebagian besar proposal yang masuk mengajukan kebutuhan pengadaan lahan untuk kebutuhan pembangunan ruang terbuka hijau publik dan juga fasilitas umum seperti balai RW.
"Kami perlu melihat kembali beberapa hal, seperti luas lahan, aksesibilitas, pengelolaan dan pemanfatannya serta harga karena harga tanah di Yogyakarta cukup mahal," katanya.
Wahyu menyebut, kebutuhan lahan untuk pengadaan RTHP maupun fasilitas umum minimal sekitar 300 meter persegi agar fasilitas yang nantinya dibangun dapat diakses dengan leluasa oleh masyarakat.
Pada tahun anggaran 2021, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta melakukan pengadaan lahan di tiga lokasi dengan total alokasi anggaran sekitar Rp32 miliar.
Pengadaan lahan dilakukan untuk RTHP Ketanggungan di Wirobrajan yang dilakukan pada anggaran murni 2021, dan pada anggaran perubahan 2021 dilakukan pengadaan lahan untuk RTHP Prenggan di Kecamatan Kotagede serta pengadaan lahan untuk Puskesmas Gondomanan.
Pengadaan lahan untuk Puskesmas Gondomanan di Jalan Ibu Ruswo menyerap anggaran cukup besar hingga Rp27 miliar.