Gunung Kidul, DI Yogyakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalokasikan anggaran penanganan bencana kekeringan pada musim kemarau 2022 senilai Rp600 juta yang digunakan untuk distribusi air bersih.
"Anggaran tersebut mencukupi untuk mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak kekeringan selama 2022 sebanyak 400 tangki," kata kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Purwono di Gunung Kidul, Selasa.
Ia memprediksi anggaran tersebut tidak akan terserap semua. Hal ini dikarenakan terjadi kemarau basah yang menyebabkan beberapa wilayah yang menjadi langganan kekeringan berkurang.
"Semoga jumlah wilayah dan warga terdampak kekeringan tidak banyak seiring fenomena kemarau basah ini," katanya.
Purwono mengatakan pemerintah kapanewon/kecamatan akan jadi garda terdepan dahulu untuk penanganan kekeringan. Sebab tiap kapanewon telah memiliki anggaran khusus untuk distribusi air.
Menurutnya, jika anggaran kapanewon untuk distribusi air bersih menipis, barulah pengajuan dilakukan ke BPBD Gunung Kidul. BPBD juga sudah menyiapkan dana cadangan jika anggaran yang disiapkan tidak mencukupi.
"Nanti bisa ditalangi dengan anggaran dari belanja tak terduga," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunung Kidul Sumadi mengatakan pihaknya akan memetakan kembali wilayah mana saja yang berpotensi terdampak kekeringan.
"Kami akan koordinasi dengan kapanewon terkait data wilayah yang telah terjadi kekeringan," katanya.
Ia juga mengatakan kapanewon yang kerap mengalami kesulitan air bersih telah memiliki anggaran penanganan sendiri. Kapanewon juga bisa bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penyaluran air bersih.
"Kalau anggaran dari kapanewon habis, barulah mengusulkan permohonan distribusi air ke BPBD. Kami sudah menyosialisasikan hal ini kepada pemerintah kapanewon," katanya.
"Anggaran tersebut mencukupi untuk mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak kekeringan selama 2022 sebanyak 400 tangki," kata kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Purwono di Gunung Kidul, Selasa.
Ia memprediksi anggaran tersebut tidak akan terserap semua. Hal ini dikarenakan terjadi kemarau basah yang menyebabkan beberapa wilayah yang menjadi langganan kekeringan berkurang.
"Semoga jumlah wilayah dan warga terdampak kekeringan tidak banyak seiring fenomena kemarau basah ini," katanya.
Purwono mengatakan pemerintah kapanewon/kecamatan akan jadi garda terdepan dahulu untuk penanganan kekeringan. Sebab tiap kapanewon telah memiliki anggaran khusus untuk distribusi air.
Menurutnya, jika anggaran kapanewon untuk distribusi air bersih menipis, barulah pengajuan dilakukan ke BPBD Gunung Kidul. BPBD juga sudah menyiapkan dana cadangan jika anggaran yang disiapkan tidak mencukupi.
"Nanti bisa ditalangi dengan anggaran dari belanja tak terduga," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunung Kidul Sumadi mengatakan pihaknya akan memetakan kembali wilayah mana saja yang berpotensi terdampak kekeringan.
"Kami akan koordinasi dengan kapanewon terkait data wilayah yang telah terjadi kekeringan," katanya.
Ia juga mengatakan kapanewon yang kerap mengalami kesulitan air bersih telah memiliki anggaran penanganan sendiri. Kapanewon juga bisa bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penyaluran air bersih.
"Kalau anggaran dari kapanewon habis, barulah mengusulkan permohonan distribusi air ke BPBD. Kami sudah menyosialisasikan hal ini kepada pemerintah kapanewon," katanya.