Kulon Progo (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah setempat melakukan langkah-langkah yang serius dalam percepatan pembangunan infrastruktur terutama yang menunjang pemulihan perekonomian masyarakat.
Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati di Kulon Progo, Senin, mengatakan kegiatan pembangunan infrastruktur di tahun anggaran 2022 sebagian masih belum terlaksana, maka pada perubahan 2022 ini Pemkab Kulon Progo agar segera melaksanakan langkah-langkah serius menyelesaikan pembangunan tersebut.
"Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan konsep pembangunan jalan ruas tuntas dan pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi," kata Akhid.
Baca juga: Pemkab Kulon Progo diminta memanfaatkan Bandara YIA dongkrak investasi
Ia juga meminta pemerintah daerah (pemda) memaksimalkan peluang akses pendanaan dari pemerintah pusat guna percepatan pembangunan khususnya program DAK bidang infrastruktur, sehingga bisa segera menanggulangi banyaknya jalan-jalan yang rusak akibat pertambangan di Kulon Progo.
"Kami juga meminta pelebaran dan peningkatan jalan menuju wisata Waduk Sermo, Kalibiru, Pule Payung agar menjadi prioritas pemerintah daerah," katanya.
Politikus PDI Perjuangan ini juga meminta pemerintah daerah agar mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya alam di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo agar bisa memenuhi ketahanan pangan, lahan pertanian berkelanjutan, cetak sawah baru sehingga hasil panen padi mencapai standar yang ditentukan oleh kementerian guna peraihan alokasi DAK pertanian dan DAK pengairan.
"DPRD mendorong agar pemerintah daerah melalui OPD terkait segera melakukan kajian untuk menyusun DED Embung Tinalah dan Sungai Sepuri. Dan terkait masalah tersebut agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan BBWSSO," katanya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana mengatakan dengan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022, maka pendapatan daerah direncanakan naik sebesar Rp272,192 miliar dari semula Rp1,208 triliun menjadi sebesar Rp1,480 triliun.
Belanja daerah terdiri belanja operasi naik sebesar Rp361,458 juta dari semula Rp955,71 miliar menjadi sebesar Rp1,31 triliun.
Belanja modal naik sebesar Rp85,51 miliar dari semula Rp71,26 miliar menjadi sebesar Rp156,77 miliar. Selanjutnya, belanja tidak terduga berkurang sebesar Rp15,30 miliar dari semula Rp21,39 miliar menjadi Rp6,08 miliar, dan belanja transfer (Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) naik sebesar Rp648,49 juta dari semula Rp166,18 miliar menjadi Rp166,83 miliar.
Total belanja daerah naik sebesar Rp432,31 miliar dari semula Rp1,214 triliun menjadi Rp1,64 triliun atau terjadi defisit sebesar Rp166,24 miliar karena total pendapatan Rp1,480 triliun lebih kecil dari total belanja sebesar Rp1,64 triliun.
"Adapun pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Labih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2021 sebesar Rp216,357 miliar yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal) sebesar Rp50,116 miliar dan untuk menutup defisit sebesar Rp166,241 miliar. Sehingga total APBD di Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1,696 triliun," katanya.
Baca juga: DPRD Kulon Progo percepat pembahasan Raperda SP3T percepat pembangunan
Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati di Kulon Progo, Senin, mengatakan kegiatan pembangunan infrastruktur di tahun anggaran 2022 sebagian masih belum terlaksana, maka pada perubahan 2022 ini Pemkab Kulon Progo agar segera melaksanakan langkah-langkah serius menyelesaikan pembangunan tersebut.
"Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan konsep pembangunan jalan ruas tuntas dan pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi," kata Akhid.
Baca juga: Pemkab Kulon Progo diminta memanfaatkan Bandara YIA dongkrak investasi
Ia juga meminta pemerintah daerah (pemda) memaksimalkan peluang akses pendanaan dari pemerintah pusat guna percepatan pembangunan khususnya program DAK bidang infrastruktur, sehingga bisa segera menanggulangi banyaknya jalan-jalan yang rusak akibat pertambangan di Kulon Progo.
"Kami juga meminta pelebaran dan peningkatan jalan menuju wisata Waduk Sermo, Kalibiru, Pule Payung agar menjadi prioritas pemerintah daerah," katanya.
Politikus PDI Perjuangan ini juga meminta pemerintah daerah agar mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya alam di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo agar bisa memenuhi ketahanan pangan, lahan pertanian berkelanjutan, cetak sawah baru sehingga hasil panen padi mencapai standar yang ditentukan oleh kementerian guna peraihan alokasi DAK pertanian dan DAK pengairan.
"DPRD mendorong agar pemerintah daerah melalui OPD terkait segera melakukan kajian untuk menyusun DED Embung Tinalah dan Sungai Sepuri. Dan terkait masalah tersebut agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan BBWSSO," katanya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana mengatakan dengan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022, maka pendapatan daerah direncanakan naik sebesar Rp272,192 miliar dari semula Rp1,208 triliun menjadi sebesar Rp1,480 triliun.
Belanja daerah terdiri belanja operasi naik sebesar Rp361,458 juta dari semula Rp955,71 miliar menjadi sebesar Rp1,31 triliun.
Belanja modal naik sebesar Rp85,51 miliar dari semula Rp71,26 miliar menjadi sebesar Rp156,77 miliar. Selanjutnya, belanja tidak terduga berkurang sebesar Rp15,30 miliar dari semula Rp21,39 miliar menjadi Rp6,08 miliar, dan belanja transfer (Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) naik sebesar Rp648,49 juta dari semula Rp166,18 miliar menjadi Rp166,83 miliar.
Total belanja daerah naik sebesar Rp432,31 miliar dari semula Rp1,214 triliun menjadi Rp1,64 triliun atau terjadi defisit sebesar Rp166,24 miliar karena total pendapatan Rp1,480 triliun lebih kecil dari total belanja sebesar Rp1,64 triliun.
"Adapun pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Labih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2021 sebesar Rp216,357 miliar yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal) sebesar Rp50,116 miliar dan untuk menutup defisit sebesar Rp166,241 miliar. Sehingga total APBD di Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1,696 triliun," katanya.
Baca juga: DPRD Kulon Progo percepat pembahasan Raperda SP3T percepat pembangunan