Kulon Progo (ANTARA) - Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap telah berjalan di 11 dari 88 desa yang ada di wilayah ini.
Kepala Kantor Pertanahan Kulon Progo Anna Prihaniawati di Kulon Progo, Senin, mengatakan dari 11 desa tersebut hanya tiga desa yaitu Bumirejo, Karangsari dan Karangsewu yang ditargetkan terbit Sertifikat Hak Tanah (SHT), dan sampai saat ini sebagian besar SHT sudah diserahkan kepada pemilik tanah masing-masing.
"SHT sudah dibagikan di Bumirejo oleh Kakanwil, dan nantinya periode ketiga akan kita serahkan setelah semua sertifikat selesai, sampai saat ini sudah 80 persen sertifikat yang sudah selesai," kata Anna.
Selain PTSL, pada tahun ini juga terdapat program reforma agraria yang mengambil objek Kalurahan/Desa Jatimulyo. Jatimulyo nantinya diharapkan mampu menjadi Kampung Reforma Agraria di mana seluruh tanah diupayakan sudah bersertifikat.
"Semua kasus pertanahan dapat terselesaikan serta upaya untuk lebih memberdayakan masyarakat Jatimulyo," ujarnya.
Selain itu, lanjut Anna, tugas yang tak kalah penting yaitu upaya pemberantasan mafia tanah yang sangat merugikan masyarakat.
"Kita akan terus berupaya dengan sepenuh hati, kita punya tugas PTSL yang diharapkan di 2025 semua tanah di Indonesia sudah terdaftar, selain itu kita juga ditugasi untuk memerangi mafia tanah yang sangat merugikan bagi masyarakat, yang kadang-kadang masyarakat tak berdaya sehingga hak atas tanahnya sudah diambil orang lain," tutur Anna.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana berharap Kantor Pertanahan Kulon Progo mampu terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kulon Progo.
"Kami yakin, momen Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2022 Menjadi landasan bagi jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pertanahan dan tata ruang di Kulon Progo, Kementerian ATR/BPN cepat, berkualitas dan tangguh," katanya.
Kepala Kantor Pertanahan Kulon Progo Anna Prihaniawati di Kulon Progo, Senin, mengatakan dari 11 desa tersebut hanya tiga desa yaitu Bumirejo, Karangsari dan Karangsewu yang ditargetkan terbit Sertifikat Hak Tanah (SHT), dan sampai saat ini sebagian besar SHT sudah diserahkan kepada pemilik tanah masing-masing.
"SHT sudah dibagikan di Bumirejo oleh Kakanwil, dan nantinya periode ketiga akan kita serahkan setelah semua sertifikat selesai, sampai saat ini sudah 80 persen sertifikat yang sudah selesai," kata Anna.
Selain PTSL, pada tahun ini juga terdapat program reforma agraria yang mengambil objek Kalurahan/Desa Jatimulyo. Jatimulyo nantinya diharapkan mampu menjadi Kampung Reforma Agraria di mana seluruh tanah diupayakan sudah bersertifikat.
"Semua kasus pertanahan dapat terselesaikan serta upaya untuk lebih memberdayakan masyarakat Jatimulyo," ujarnya.
Selain itu, lanjut Anna, tugas yang tak kalah penting yaitu upaya pemberantasan mafia tanah yang sangat merugikan masyarakat.
"Kita akan terus berupaya dengan sepenuh hati, kita punya tugas PTSL yang diharapkan di 2025 semua tanah di Indonesia sudah terdaftar, selain itu kita juga ditugasi untuk memerangi mafia tanah yang sangat merugikan bagi masyarakat, yang kadang-kadang masyarakat tak berdaya sehingga hak atas tanahnya sudah diambil orang lain," tutur Anna.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana berharap Kantor Pertanahan Kulon Progo mampu terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kulon Progo.
"Kami yakin, momen Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2022 Menjadi landasan bagi jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pertanahan dan tata ruang di Kulon Progo, Kementerian ATR/BPN cepat, berkualitas dan tangguh," katanya.