Gunungkidul (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengimbau kepada nelayan setempat agar selalu memantau informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebelum melaut mengantisipasi potensi gelombang tinggi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunungkidul Krisna Berlian di Gunungkidul, Kamis, mengatakan pihaknya meminta agar nelayan selalu memantau peringatan dari BMKG terkait situasi dan kondisi gelombang dan memonitor kondisi kapal yang akan digunakan, serta tidak memaksakan diri untuk melaut jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan.
"Beberapa waktu ini, di kawasan pantai selatan Gunungkidul terjadi gelombang tinggi, sehingga nelayan tidak melaut," kata Krisna Berlian.
Ia mengatakan potensi bencana di wilayah pesisir pantai selatan cukup tinggi. Namun, karena kewenangan mengenai mitigasi bencana dipangkas, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Gunungkidul tidak bisa berbuat banyak.
Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi risiko bencana. Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Kewenangan DKP saat ini sudah banyak berkurang seiring dengan munculnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
"Kami sudah tidak ada lagi kegiatan mitigasi bencana seperti dulu. Namun, kami bekerja sama dengan BMKG melaksanakan sekolah lapang nelayan untuk memberikan edukasi tentang dampak cuaca terhadap potensi bencana dan bagaimana mitigasinya," katanya.
DKP juga memberikan sosialisasi tentang batas sempadan pantai bersama dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR), Dinas Pariwisata (Dispar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Tim SAR.
"Selain itu, kami juga melakukan pelatihan dan pertolongan pertama pada kecelakaan laut bagi nelayan, dengan melibatkan Tim SAR sebagai narasumber," katanya.
Semantara itu, Kepala Dispar Gunungkidul Mohammad Arif Aldian mengaku perlu melakukan antisipasi kemungkinan bencana yang rawan terjadi di objek wisata saat musim hujan.
"Dengan harapan ketika terjadi bencana, dapat segera ditangani dengan baik," kata Mohammad Arif Aldian.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunungkidul Krisna Berlian di Gunungkidul, Kamis, mengatakan pihaknya meminta agar nelayan selalu memantau peringatan dari BMKG terkait situasi dan kondisi gelombang dan memonitor kondisi kapal yang akan digunakan, serta tidak memaksakan diri untuk melaut jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan.
"Beberapa waktu ini, di kawasan pantai selatan Gunungkidul terjadi gelombang tinggi, sehingga nelayan tidak melaut," kata Krisna Berlian.
Ia mengatakan potensi bencana di wilayah pesisir pantai selatan cukup tinggi. Namun, karena kewenangan mengenai mitigasi bencana dipangkas, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Gunungkidul tidak bisa berbuat banyak.
Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi risiko bencana. Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Kewenangan DKP saat ini sudah banyak berkurang seiring dengan munculnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
"Kami sudah tidak ada lagi kegiatan mitigasi bencana seperti dulu. Namun, kami bekerja sama dengan BMKG melaksanakan sekolah lapang nelayan untuk memberikan edukasi tentang dampak cuaca terhadap potensi bencana dan bagaimana mitigasinya," katanya.
DKP juga memberikan sosialisasi tentang batas sempadan pantai bersama dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR), Dinas Pariwisata (Dispar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Tim SAR.
"Selain itu, kami juga melakukan pelatihan dan pertolongan pertama pada kecelakaan laut bagi nelayan, dengan melibatkan Tim SAR sebagai narasumber," katanya.
Semantara itu, Kepala Dispar Gunungkidul Mohammad Arif Aldian mengaku perlu melakukan antisipasi kemungkinan bencana yang rawan terjadi di objek wisata saat musim hujan.
"Dengan harapan ketika terjadi bencana, dapat segera ditangani dengan baik," kata Mohammad Arif Aldian.