Kulon Progo (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menumbuhkan 24 kelompok pembudi daya perikanan dan 24 kelompok pengolah dan pemasar perikanan yang digerakkan oleh perempuan pada 2022.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo Trenggono Trimulyo di Kulon Progo, Selasa, mengatakan dari total 24 kelompok pembudi daya perikanan yang digerakkan wanita, 12 kelompok diantaranya sudah difasilitasi dana keistimewaan.
"Kami rencanakan pada 2023, ada 15 pokdakan yang dikelola perempuan mendapat fasilitasi dari dana keistimewaan melalui APBD 2023, dan akan ada anggaran pada APBD 2023 perubahan," kata Trenggono.
Selain itu, DKP Kulon Progo telah memfasilitasi 12 kelompok pengolahan dan pemasaran perikanan yang digerakkan perempuan dengan bantuan peralatan pengolahan dan pemasaran.
"Kami sudah melakukan bazar perikanan di Alun-alun Wates yang berjalan sukses. Kami memasarkan seluruh produk kelompok pengolahan dan pemasaran, dan produknya banyak diminati masyarakat," katanya.
Anggota Komisi II DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi berharap bantuan ini tidak hanya dalam bentuk sarana dan prasarana budi daya perikanan lele, tapi komoditas lainnya yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan.
"Budi daya lele ini harus memiliki keahlian khusus dan jaringan pemasaran yang luas. Kalau tidak memiliki itu, potensi gagal cukup tinggi. Untuk itu, kami berharap ada bantuan lain selain budi daya lele," kata Hamam.
Hamam mengharapkan DKP bisa mengakses bantuan pemberdayaan perempuan melalui dana keistimewaan.
"Potensi lokal di Kulon Progo ini sangat banyak, sehingga perlu digali dan dikembangkan," katanya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo Trenggono Trimulyo di Kulon Progo, Selasa, mengatakan dari total 24 kelompok pembudi daya perikanan yang digerakkan wanita, 12 kelompok diantaranya sudah difasilitasi dana keistimewaan.
"Kami rencanakan pada 2023, ada 15 pokdakan yang dikelola perempuan mendapat fasilitasi dari dana keistimewaan melalui APBD 2023, dan akan ada anggaran pada APBD 2023 perubahan," kata Trenggono.
Selain itu, DKP Kulon Progo telah memfasilitasi 12 kelompok pengolahan dan pemasaran perikanan yang digerakkan perempuan dengan bantuan peralatan pengolahan dan pemasaran.
"Kami sudah melakukan bazar perikanan di Alun-alun Wates yang berjalan sukses. Kami memasarkan seluruh produk kelompok pengolahan dan pemasaran, dan produknya banyak diminati masyarakat," katanya.
Anggota Komisi II DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi berharap bantuan ini tidak hanya dalam bentuk sarana dan prasarana budi daya perikanan lele, tapi komoditas lainnya yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan.
"Budi daya lele ini harus memiliki keahlian khusus dan jaringan pemasaran yang luas. Kalau tidak memiliki itu, potensi gagal cukup tinggi. Untuk itu, kami berharap ada bantuan lain selain budi daya lele," kata Hamam.
Hamam mengharapkan DKP bisa mengakses bantuan pemberdayaan perempuan melalui dana keistimewaan.
"Potensi lokal di Kulon Progo ini sangat banyak, sehingga perlu digali dan dikembangkan," katanya.