Bantul (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada tahun anggaran 2023 menyiapkan sekitar 20 paket pelatihan kerja bagi masyarakat di Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) milik pemerintah setempat.
"Kalau tahun ini kita melatih sekitar 20-an paket pelatihan, macam-macam kejuruan, ada pelatihan processing, menjahit, administrasi perkantoran, teknologi informasi, ada las dan sebagainya," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul Istirul Widiastuti ketika dihubungi di Bantul, Sabtu.
Dia mengatakan setiap paket pelatihan kerja di UPTD BLK Bantul disediakan kuota sebanyak 16 orang, sehingga masyarakat atau angkatan kerja yang ingin meningkatkan keterampilan kerja dapat mendaftarkan ke lembaga tersebut.
"Kalau tiap paket pelatihan 16 orang, dan mekanisme pelatihannya ada dua, kita klasikal dan mobile training unit. Mobile training unit itu kita turun ke desa-desa untuk pelatihan," katanya.
Menurut dia, UPTD BLK Bantul sejauh ini memang memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan keterampilan kerja di masyarakat melalui paket pelatihan yang disiapkan, terbukti animo atau minat pendaftar seringkali melebihi kuota.
"Iya jelas, karena terbukti dengan animo masyarakat dan pendaftar yang ada itu melebihi kuota yang sudah kita tetapkan, misalnya kita buka pelatihan processing hanya dua jurusan dengan kuota 32, yang mendaftar lebih dari 200 orang," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan saat ini di kompleks UPTD BLK Bantul juga sedang proses pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) UPTP Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sebagai upaya pemerintah pusat melakukan transformasi BLK-BLK.
"Kalau proses pembangunan BPVP masih berlangsung, ini baru dibangun beberapa unit gedung yang untuk BPVP, kemudian kalau untuk BLK kita tetap masih ada, walaupun aktivitas BLK kita masih di BPVP, dan gedung lama," katanya.
Namun demikian, kata dia, fungsi BLK Bantul nantinya tetap masih dikoordinir oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul yang fungsinya menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Dan kalau BPVP Kemenaker sudah operasional penuh itu nanti kita akan bersinergi dengan UPTP BPVP miliknya kementerian," katanya.
"Kalau tahun ini kita melatih sekitar 20-an paket pelatihan, macam-macam kejuruan, ada pelatihan processing, menjahit, administrasi perkantoran, teknologi informasi, ada las dan sebagainya," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul Istirul Widiastuti ketika dihubungi di Bantul, Sabtu.
Dia mengatakan setiap paket pelatihan kerja di UPTD BLK Bantul disediakan kuota sebanyak 16 orang, sehingga masyarakat atau angkatan kerja yang ingin meningkatkan keterampilan kerja dapat mendaftarkan ke lembaga tersebut.
"Kalau tiap paket pelatihan 16 orang, dan mekanisme pelatihannya ada dua, kita klasikal dan mobile training unit. Mobile training unit itu kita turun ke desa-desa untuk pelatihan," katanya.
Menurut dia, UPTD BLK Bantul sejauh ini memang memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan keterampilan kerja di masyarakat melalui paket pelatihan yang disiapkan, terbukti animo atau minat pendaftar seringkali melebihi kuota.
"Iya jelas, karena terbukti dengan animo masyarakat dan pendaftar yang ada itu melebihi kuota yang sudah kita tetapkan, misalnya kita buka pelatihan processing hanya dua jurusan dengan kuota 32, yang mendaftar lebih dari 200 orang," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan saat ini di kompleks UPTD BLK Bantul juga sedang proses pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) UPTP Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sebagai upaya pemerintah pusat melakukan transformasi BLK-BLK.
"Kalau proses pembangunan BPVP masih berlangsung, ini baru dibangun beberapa unit gedung yang untuk BPVP, kemudian kalau untuk BLK kita tetap masih ada, walaupun aktivitas BLK kita masih di BPVP, dan gedung lama," katanya.
Namun demikian, kata dia, fungsi BLK Bantul nantinya tetap masih dikoordinir oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul yang fungsinya menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Dan kalau BPVP Kemenaker sudah operasional penuh itu nanti kita akan bersinergi dengan UPTP BPVP miliknya kementerian," katanya.