Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meningkatkan edukasi sejak dini mengenai pencegahan dan penanganan kekerdilan kepada masyarakat guna percepatan penurunan kekerdilan di wilayah setempat.
Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana di Kulon Progo, Kamis, mengatakan pencegahan ini bisa dimulai dari edukasi sejak dini di masyarakat yang harus terus ditingkatkan.
"Edukasi sejak dini mulai dari tingkat keluarga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang masih menganggap sepele masalah kekerdilan," kata Tri Saktiyana.
Menurut dia, kesadaran akan masalah kekerdilan ini juga diharapkan dapat menyasar ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, karena kekerdilan dapat terjadi pada siapapun.
"Kekerdilan memang bukan masalah ekonomi pendapatan tapi juga masalah sosial, gaya hidupnya mampu tapi pola pengasuhannya keliru anaknya juga kekerdilan, ini mungkin perlu perhatian kita semuanya," katanya.
Tri berharap pencegahan dan penanganan kekerdilan di Kulon Progo dapat berjalan secara sinergi dengan berbagai pihak terkait, dengan penekanan pencegahan, edukasi, sosialisasi.
Selain itu pentingnya dukungan validasi data yang akurat sehingga penanganan dapat dilakukan secara akurat dan tepat sasaran.
"Kami tidak hirau berapa persen tingkat kekerdilan di daerah, yang penting kita mendapatkan informasi yang cukup, siapa, rumahnya mana, masalahnya apa, kemudian intervensi bantuan kita apa. Tanpa itu mungkin sulit untuk bagi kita untuk melangkah dengan tepat untuk mengatasi kekerdilan ini," harap Tri.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN DIY Shodiqin mengatakan BKKBN tidak hanya mengurusi kependudukan dan keluarga berencana, namun BKKBN juga turut berkontribusi dalam mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas melalui intervensi kekerdilan melalui program Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
"Intervensi sejak dini ini diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kekerdilan. Hasil SSI tahun 2022, prevalensi kekerdilan di Kabupaten Kulon Progo masih tinggi yaitu sebesar 15,9 persen," katanya.
Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana di Kulon Progo, Kamis, mengatakan pencegahan ini bisa dimulai dari edukasi sejak dini di masyarakat yang harus terus ditingkatkan.
"Edukasi sejak dini mulai dari tingkat keluarga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang masih menganggap sepele masalah kekerdilan," kata Tri Saktiyana.
Menurut dia, kesadaran akan masalah kekerdilan ini juga diharapkan dapat menyasar ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, karena kekerdilan dapat terjadi pada siapapun.
"Kekerdilan memang bukan masalah ekonomi pendapatan tapi juga masalah sosial, gaya hidupnya mampu tapi pola pengasuhannya keliru anaknya juga kekerdilan, ini mungkin perlu perhatian kita semuanya," katanya.
Tri berharap pencegahan dan penanganan kekerdilan di Kulon Progo dapat berjalan secara sinergi dengan berbagai pihak terkait, dengan penekanan pencegahan, edukasi, sosialisasi.
Selain itu pentingnya dukungan validasi data yang akurat sehingga penanganan dapat dilakukan secara akurat dan tepat sasaran.
"Kami tidak hirau berapa persen tingkat kekerdilan di daerah, yang penting kita mendapatkan informasi yang cukup, siapa, rumahnya mana, masalahnya apa, kemudian intervensi bantuan kita apa. Tanpa itu mungkin sulit untuk bagi kita untuk melangkah dengan tepat untuk mengatasi kekerdilan ini," harap Tri.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN DIY Shodiqin mengatakan BKKBN tidak hanya mengurusi kependudukan dan keluarga berencana, namun BKKBN juga turut berkontribusi dalam mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas melalui intervensi kekerdilan melalui program Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
"Intervensi sejak dini ini diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kekerdilan. Hasil SSI tahun 2022, prevalensi kekerdilan di Kabupaten Kulon Progo masih tinggi yaitu sebesar 15,9 persen," katanya.