Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menerima Universal Health Coverage atau Cakupan Kesehatan Semesta Award 2023 dengan 431.807 jiwa telah mempunyai kepastian jaminan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Sri Budi Utami di Kulon Progo, Rabu, mengatakan Kabupaten Kulon Progo mendapat UHC Award 2023 bersama Pemerintah DIY dan empat pemerintah kabupaten/kota di wilayah DIY.
"Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta ini merupakan bukti nyata Pemkab Kulon Progo dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi warganya," kata Sri Budi Utami.
Ia mengatakan UHC Award 2023 ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang telah berupaya keras memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi warga masyarakatnya yang dibuktikan dengan menyediakan alokasi anggaran untuk pembayaran premi kepesertaan JKN PBI APBD.
Pada awal 2023 ini, tercatat angka UHC Kulon Progo sebesar 97,34 persen dari jumlah penduduk sebesar 443.591 jiwa, atau 431.807 jiwa penduduk Kulon Progo telah mempunyai kepastian jaminan kesehatan.
"Melihat angka tersebut, masih ada sekitar 2,6 persen penduduk Kulon Progo yang belum mempunyai jaminan kesehatan," katanya.
Untuk itu, langkah selanjutnya adalah dengan mendaftarkan warga masyarakat Kulon Progo ke JKN PBI APBN/APBD bagi warga masyarakat miskin atau kurang mampu, serta mendorong warga masyarakat yang mampu untuk mendaftarkan kepesertaan JKN secara mandiri.
Selanjutnya pengertian UHC ini tidak hanya berbicara terkait jumlah kepesertaan JKN bagi warga masyarakat, tetapi juga mengandung makna bahwa warga masyarakat harus mempunyai akses yang mudah untuk mendapatkan layanan kesehatan.
"Untuk itu harus diupayakan sebuah layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu bagi warga masyarakat Kulon Progo, sehingga secara perlahan diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Kulon Progo," katanya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman Idar Aries Munandar mengatakan pencapaian UHC ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi warganya.
Hal ini pun sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menginstruksikan bupati atau walikota memastikan bahwa penduduknya terdaftar dalam Program JKN-KIS.
”Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang sudah mewujudkan UHC di Tahun 2022 dan berhasil dipertahankan hingga saat ini. Cakupan kesehatan semesta sangat penting karena memberikan kepastian perlindungan jaminan kesehatan kepada masyarakat sehingga diharapkan angka kesejahteraan masyarakat pun dapat lebih optimal,” kata Nandar.
Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Sri Budi Utami di Kulon Progo, Rabu, mengatakan Kabupaten Kulon Progo mendapat UHC Award 2023 bersama Pemerintah DIY dan empat pemerintah kabupaten/kota di wilayah DIY.
"Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta ini merupakan bukti nyata Pemkab Kulon Progo dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi warganya," kata Sri Budi Utami.
Ia mengatakan UHC Award 2023 ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang telah berupaya keras memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi warga masyarakatnya yang dibuktikan dengan menyediakan alokasi anggaran untuk pembayaran premi kepesertaan JKN PBI APBD.
Pada awal 2023 ini, tercatat angka UHC Kulon Progo sebesar 97,34 persen dari jumlah penduduk sebesar 443.591 jiwa, atau 431.807 jiwa penduduk Kulon Progo telah mempunyai kepastian jaminan kesehatan.
"Melihat angka tersebut, masih ada sekitar 2,6 persen penduduk Kulon Progo yang belum mempunyai jaminan kesehatan," katanya.
Untuk itu, langkah selanjutnya adalah dengan mendaftarkan warga masyarakat Kulon Progo ke JKN PBI APBN/APBD bagi warga masyarakat miskin atau kurang mampu, serta mendorong warga masyarakat yang mampu untuk mendaftarkan kepesertaan JKN secara mandiri.
Selanjutnya pengertian UHC ini tidak hanya berbicara terkait jumlah kepesertaan JKN bagi warga masyarakat, tetapi juga mengandung makna bahwa warga masyarakat harus mempunyai akses yang mudah untuk mendapatkan layanan kesehatan.
"Untuk itu harus diupayakan sebuah layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu bagi warga masyarakat Kulon Progo, sehingga secara perlahan diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Kulon Progo," katanya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman Idar Aries Munandar mengatakan pencapaian UHC ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi warganya.
Hal ini pun sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menginstruksikan bupati atau walikota memastikan bahwa penduduknya terdaftar dalam Program JKN-KIS.
”Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang sudah mewujudkan UHC di Tahun 2022 dan berhasil dipertahankan hingga saat ini. Cakupan kesehatan semesta sangat penting karena memberikan kepastian perlindungan jaminan kesehatan kepada masyarakat sehingga diharapkan angka kesejahteraan masyarakat pun dapat lebih optimal,” kata Nandar.