Chisinau (ANTARA) - Sebagian besar warga negara Moldova menentang kemungkinan negara itu untuk melepaskan sikap netral dan bergabung dengan aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), kata Presiden Moldova Maia Sandu, Selasa (11/4).
"Kehendak rakyat dibutuhkan untuk merealisasi ide ini mengingat bergabungnya Moldova ke dalam NATO akan mengubah konstitusi yang juga memerlukan proses referendum. Namun, hasil jajak pendapat hari ini menunjukkan bahwa tidak ada dukungan serius untuk melepaskan sikap netral," ungkap Sandu dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi lokal.
Jajak pendapat menunjukkan sebesar 55 persen warga Moldova menolak keras rencana untuk bergabung dengan NATO, sementara hanya 27 persen yang mendukung rencana tersebut.
Kendati demikian, Sandu mengatakan bahwa pihaknya tetap tidak menutup kemungkinan Moldova bergabung dengan NATO di tengah krisis yang terjadi di Ukraina.
Sang presiden juga menyatakan minatnya untuk meningkatkan kerja sama dengan NATO dalam upaya memperkuat angkatan bersenjata Moldova.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden Moldova: Mayoritas warga tolak gabung NATO
"Kehendak rakyat dibutuhkan untuk merealisasi ide ini mengingat bergabungnya Moldova ke dalam NATO akan mengubah konstitusi yang juga memerlukan proses referendum. Namun, hasil jajak pendapat hari ini menunjukkan bahwa tidak ada dukungan serius untuk melepaskan sikap netral," ungkap Sandu dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi lokal.
Jajak pendapat menunjukkan sebesar 55 persen warga Moldova menolak keras rencana untuk bergabung dengan NATO, sementara hanya 27 persen yang mendukung rencana tersebut.
Kendati demikian, Sandu mengatakan bahwa pihaknya tetap tidak menutup kemungkinan Moldova bergabung dengan NATO di tengah krisis yang terjadi di Ukraina.
Sang presiden juga menyatakan minatnya untuk meningkatkan kerja sama dengan NATO dalam upaya memperkuat angkatan bersenjata Moldova.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden Moldova: Mayoritas warga tolak gabung NATO