Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) of Guidance of Sustainable Ocean Economy akan menjadi panduan implementasi ekonomi biru di Indonesia.
“Inisiatif ini, dengan prinsip menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas, akan memastikan jalur yang inklusif dan berkelanjutan menuju pembangunan ekonomi biru,” katanya dalam pertemuan OECD Sustainable Ocean for All Initiatives: The Development of Guidance for Development Cooperation for a Sustainable Ocean Economy di Paris, Perancis, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Sabtu.
Indonesia memiliki 95 persen penduduk di 100 kilometer (km) dari garis pantai dan 40 juta penduduk pedesaan yang bergantung pada kelautan untuk makanan dan penghidupan. Ekonomi biru mempekerjakan 7 juta orang, dan 40 persen perdagangan laut global melewati jalur yang melintasi Indonesia.
Nilai tahunan perekonomian kelautan Indonesia mencapai lebih dari 280 miliar dolar Amerika dengan pembangunan kelautan dan manufaktur sebagai dua sektor utama.
Lebih lanjut, ekonomi biru di Indonesia bertumbuh 10,5 persen per tahun sepanjang periode 2012-2022, melampaui pertumbuhan nasional sebesar 5 persen. Produksi perikanan laut nasional turut mengalami surplus perdagangan sebesar 4,12 miliar dolar AS pada tahun 2018, yang menunjukkan permintaan besar dari pasar internasional.
“Indonesia perlu meningkatkan kontribusi industri maritim terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional yang mencapai 2,04 persen, dibandingkan tingkat pertumbuhan PDB nasional sebesar 3,69 persen pada 2021,” ungkap Suharso.
Terkait strategi pengembangan ekonomi biru di Indonesia, meliputi peluncuran National Blue Agenda Action Partnership, kemitraan dengan Stanford University dalam Blue Food Assessment, hingga Indonesia Blue Economy Roadmap dengan enam sektor utama. Mulai dari transportasi dan logistik maritim, perikanan dan pertanian laut, pariwisata bahari, energi terbarukan kelautan, bioteknologi kelautan, dan pengelolaan tata ruang pesisir.
Menurut Kepala Bappenas, Indonesia Blue Economy Roadmap menguraikan komitmen kita untuk menyeimbangkan pertumbuhan sosial ekonomi dengan kelestarian lingkungan.
Sebagai pemegang Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia disebut berhasil menjadikan ASEAN Blue Economy Framework sebagai acuan berbagi analisis data, keahlian teknis, pendanaan dan sumber daya, serta peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan ekonomi biru.
“OECD untuk bergerak bersama kami dalam memajukan inisiatif Ekonomi Biru Indonesia dan ASEAN Blue Economy Framework pada 2024. Kita dapat bekerja sama menuju nilai-nilai kelautan yang lebih berkelanjutan, sejahtera, dan adil demi masa depan dunia, Indonesia, kawasan ASEAN, dan sekitarnya,” ucap dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bappenas: OECD jadi panduan realisasi ekonomi biru di Indonesia