Kulon Progo (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta panitia pemilihan kecamatan menjaga integritas dan melayani pemilih dengan baik pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.
Ketua KPU Kulon Progo Budi Priyana di Kulon Progo, Kamis, mengatakan jumlah panitia pemilihan kecamatan (ppk) yang dilantik sebanyak 60 orang karena setiap kecamatan/kapanewon ada lima orang.
"Hari ini, ppk telah dilantik dan menandatangani pakta integritas. Kami minta pakta integritas tidak hanya sekedar dibaca, tapi harus direnungkan, dihayati dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pilkada," kata Budi.
Ia mengatakan setelah pelantikan ppk, tahapannya adalah pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemilih.
"Pada Mei ini, ppk dan pps sudah langsung bekerja dan ditunggu tahapan-tahapan pilkada dan menuntut mereka harus berlari dan harus menyesuaikan dengan ritme sebagai penyelenggara pemilu," katanya.
Sementara itu, Sekda Kulon Progo Triyono berharap ppk menjalankan ketugasan dan bekerja sesuai aturan, penuh integritas, profesional, dan bertanggungjawab, serta pahami tugas dan wewenang sebagai ppk.
"Terkhusus saya mengajak kepada semua ppk se-Kabupaten Kulon Progo yang dilantik hari ini. Hindari bersikap provokatif dan netralitas harus selalu dijunjung tinggi," katanya.
Ia juga meminta ppk untuk sementara waktu, jangan “bermain dengan media sosial” untuk menghindari hal-hal yang mungkin akan menimbulkan akibat di kemudian hari.
Triyono juga berpesan ppk jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang belum jelas kebenarannya, akan tetapi jadilah seorang ppk yang mendamaikan suasana dan membawa ketentraman.
"Ikutlah mendidik masyarakat untuk berpolitik dengan cerdas dan bijaksana," katanya.
Ketua KPU Kulon Progo Budi Priyana di Kulon Progo, Kamis, mengatakan jumlah panitia pemilihan kecamatan (ppk) yang dilantik sebanyak 60 orang karena setiap kecamatan/kapanewon ada lima orang.
"Hari ini, ppk telah dilantik dan menandatangani pakta integritas. Kami minta pakta integritas tidak hanya sekedar dibaca, tapi harus direnungkan, dihayati dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pilkada," kata Budi.
Ia mengatakan setelah pelantikan ppk, tahapannya adalah pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemilih.
"Pada Mei ini, ppk dan pps sudah langsung bekerja dan ditunggu tahapan-tahapan pilkada dan menuntut mereka harus berlari dan harus menyesuaikan dengan ritme sebagai penyelenggara pemilu," katanya.
Sementara itu, Sekda Kulon Progo Triyono berharap ppk menjalankan ketugasan dan bekerja sesuai aturan, penuh integritas, profesional, dan bertanggungjawab, serta pahami tugas dan wewenang sebagai ppk.
"Terkhusus saya mengajak kepada semua ppk se-Kabupaten Kulon Progo yang dilantik hari ini. Hindari bersikap provokatif dan netralitas harus selalu dijunjung tinggi," katanya.
Ia juga meminta ppk untuk sementara waktu, jangan “bermain dengan media sosial” untuk menghindari hal-hal yang mungkin akan menimbulkan akibat di kemudian hari.
Triyono juga berpesan ppk jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang belum jelas kebenarannya, akan tetapi jadilah seorang ppk yang mendamaikan suasana dan membawa ketentraman.
"Ikutlah mendidik masyarakat untuk berpolitik dengan cerdas dan bijaksana," katanya.