Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pejabat dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan beserta petinggi dari kementerian/lembaga terkait lainnya menjajaki kerja sama memberantas praktik dan jaringan judi serta penipuan daring dengan Pemerintah Kamboja.
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika Kemenko Polhukam Nur Rokhmah Hidayah memimpin lawatan delegasi Pemerintah Indonesia ke Kamboja selama lima hari sejak Selasa (11/6) sampai Sabtu (15/6) dan bertemu dengan beberapa pejabat kunci dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Pendidikan Vokasi (MLVT), Komite Nasional untuk Anti-Perdagangan Orang (NCCT), Kementerian Dalam Negeri (MOI), dan Kepolisian Nasional Kamboja.
Dalam pertemuan itu, Nur Rokhmah kepada para pejabat tinggi Kamboja menyampaikan dua negara sejauh ini telah menjalin kerja sama baik dalam menangani sejumlah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terutama yang menjerat warga negara Indonesia di Kamboja.
"Kerja sama ini perlu terus ditingkatkan, utamanya dalam aspek pemberian perlindungan kepada WNI yang bekerja dan berada di Kamboja," kata Nur Rokhmah sebagaimana dikutip dari siaran resmi Kemenko Polhukam yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Dalam pertemuan dengan beberapa pejabat Kamboja itu, delegasi Indonesia juga menawarkan kerja sama pelatihan peningkatan kompetensi (capacity building) kepada Kepolisian dan Komite Nasional Anti-Perdagangan Orang Kamboja.
Pelatihan itu rencananya diberikan oleh Indonesia untuk Kamboja pada akhir September 2024. Beberapa materi yang bakal diberikan dalam pelatihan itu mencakup praktik identifikasi kasus-kasus TPPO, kemudian deteksi kasus, investigasi, sampai prosedur untuk melindungi korban TPPO.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indonesia jajaki kerja sama berantas judi online dengan Kamboja
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika Kemenko Polhukam Nur Rokhmah Hidayah memimpin lawatan delegasi Pemerintah Indonesia ke Kamboja selama lima hari sejak Selasa (11/6) sampai Sabtu (15/6) dan bertemu dengan beberapa pejabat kunci dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Pendidikan Vokasi (MLVT), Komite Nasional untuk Anti-Perdagangan Orang (NCCT), Kementerian Dalam Negeri (MOI), dan Kepolisian Nasional Kamboja.
Dalam pertemuan itu, Nur Rokhmah kepada para pejabat tinggi Kamboja menyampaikan dua negara sejauh ini telah menjalin kerja sama baik dalam menangani sejumlah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terutama yang menjerat warga negara Indonesia di Kamboja.
"Kerja sama ini perlu terus ditingkatkan, utamanya dalam aspek pemberian perlindungan kepada WNI yang bekerja dan berada di Kamboja," kata Nur Rokhmah sebagaimana dikutip dari siaran resmi Kemenko Polhukam yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Dalam pertemuan dengan beberapa pejabat Kamboja itu, delegasi Indonesia juga menawarkan kerja sama pelatihan peningkatan kompetensi (capacity building) kepada Kepolisian dan Komite Nasional Anti-Perdagangan Orang Kamboja.
Pelatihan itu rencananya diberikan oleh Indonesia untuk Kamboja pada akhir September 2024. Beberapa materi yang bakal diberikan dalam pelatihan itu mencakup praktik identifikasi kasus-kasus TPPO, kemudian deteksi kasus, investigasi, sampai prosedur untuk melindungi korban TPPO.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indonesia jajaki kerja sama berantas judi online dengan Kamboja