Jakarta (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Letjen TNI Eko Margiyono mengatakan pihaknya tengah memetakan daerah-daerah yang rawan konflik atau gangguan dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
"Terkait pilkada serentak yang akan dilaksanakan di bulan November nanti kami sudah memotret mana daerah-daerah yang rawan. Kami petakan," kata Eko usai menghadiri acara Kuliah Umum Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI dan LXVII 2024, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu.
Menurut Eko, Lemhannas memiliki laboratorium pengukuran ketahanan nasional, untuk mengukur ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan.
Dia menyampaikan hasil pemetaan Lemhannas terkait daerah rawan konflik dalam penyelenggaraan pilkada, tidak untuk konsumsi atau dipublikasi ke publik, melainkan hanya disampaikan langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden.
"Sekarang kita belum (serahkan ke Presiden dan Wakil Presiden). Karena ini kan kita masih belum selesai melakukan kajian-kajiannya dan pengukuran-nya, karena itu kan harus up to date, karena sebagai contoh nanti kita akan coba melihat timing yang pas kapan kita bisa ukur secara pasti," jelas dia.
Dia juga menekankan bahwa dinamika di masing-masing daerah sangat dinamis. Tingkat kerawanan yang terjadi di suatu daerah hari ini, belum tentu sama pada keesokan hari.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Lemhannas petakan daerah rawan konflik pilkada
"Terkait pilkada serentak yang akan dilaksanakan di bulan November nanti kami sudah memotret mana daerah-daerah yang rawan. Kami petakan," kata Eko usai menghadiri acara Kuliah Umum Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI dan LXVII 2024, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu.
Menurut Eko, Lemhannas memiliki laboratorium pengukuran ketahanan nasional, untuk mengukur ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan.
Dia menyampaikan hasil pemetaan Lemhannas terkait daerah rawan konflik dalam penyelenggaraan pilkada, tidak untuk konsumsi atau dipublikasi ke publik, melainkan hanya disampaikan langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden.
"Sekarang kita belum (serahkan ke Presiden dan Wakil Presiden). Karena ini kan kita masih belum selesai melakukan kajian-kajiannya dan pengukuran-nya, karena itu kan harus up to date, karena sebagai contoh nanti kita akan coba melihat timing yang pas kapan kita bisa ukur secara pasti," jelas dia.
Dia juga menekankan bahwa dinamika di masing-masing daerah sangat dinamis. Tingkat kerawanan yang terjadi di suatu daerah hari ini, belum tentu sama pada keesokan hari.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Lemhannas petakan daerah rawan konflik pilkada