Kulon Progo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengintensifkan pengawasan dan pemantauan terhadap seluruh tahapan Pilkada 2024 untuk memastikan potensi kerawanan tidak terjadi di daerah itu.
Anggota Bawaslu Kulon Progo Isnaini di Kulon Progo, Jumat, mengatakan secara umum potensi kerawanan pilkada tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2024.
"Kecenderungannya sama antara potensi kerawanan di Pilkada 2024 dengan Pemilu 2024," kata Isnaini.
Ia mengatakan kesamaan potensi kerawanan tersebut dikarenakan aktor-aktor yang terlibat dalam Pilkada 2024 sama dengan pemilu, yakni mulai dari orang-orangnya hingga partai politik (parpol) yang terlibat.
"Kami meyakini potensi kerawanan pilkada dapat diminimalkan. Namun demikian, kami tetap melakukan pengawasan setiap tahapan pilkada ini," kata.
Ia mengatakan Bawaslu Kulon Progo juga masih mengacu pada hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis pada 2022 lalu. Data tersebut menjabarkan tingkat kerawanan seluruh daerah di Indonesia sebelum Pemilu 2024, termasuk Kulon Progo.
"Berdasarkan IKP 2022, tingkat kerawanan di Kulon Progo di tingkat sedang ke rendah," katanya.
Dia melihat pelaksanaan Pemilu 2024 lalu di Kulon Progo berjalan lancar sehingga optimistis pelaksanaan Pilkada 2024 juga berjalan sama lancarnya.
"Kami juga tetap melakukan evaluasi terhadap IKP 2022 tersebut, untuk melihat lagi seperti apa kerawanan di Pilkada 2024," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Kesbangpol Kulon Progo Mudopati Purbohandowo mengatakan Pemkab Kulon Progo juga mengupayakan pelaksanaan Pilkada 2024 tetap berjalan lancar.
Ia mengatakan komunikasi dengan berbagai pihak diperkuat demi menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024.
"Komunikasi dengan partai politik hingga aparat penegak hukum saat ini lebih diintensifkan demi mencegah terjadinya konflik di Pilkada 2024," kata Mudopati.
Anggota Bawaslu Kulon Progo Isnaini di Kulon Progo, Jumat, mengatakan secara umum potensi kerawanan pilkada tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2024.
"Kecenderungannya sama antara potensi kerawanan di Pilkada 2024 dengan Pemilu 2024," kata Isnaini.
Ia mengatakan kesamaan potensi kerawanan tersebut dikarenakan aktor-aktor yang terlibat dalam Pilkada 2024 sama dengan pemilu, yakni mulai dari orang-orangnya hingga partai politik (parpol) yang terlibat.
"Kami meyakini potensi kerawanan pilkada dapat diminimalkan. Namun demikian, kami tetap melakukan pengawasan setiap tahapan pilkada ini," kata.
Ia mengatakan Bawaslu Kulon Progo juga masih mengacu pada hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis pada 2022 lalu. Data tersebut menjabarkan tingkat kerawanan seluruh daerah di Indonesia sebelum Pemilu 2024, termasuk Kulon Progo.
"Berdasarkan IKP 2022, tingkat kerawanan di Kulon Progo di tingkat sedang ke rendah," katanya.
Dia melihat pelaksanaan Pemilu 2024 lalu di Kulon Progo berjalan lancar sehingga optimistis pelaksanaan Pilkada 2024 juga berjalan sama lancarnya.
"Kami juga tetap melakukan evaluasi terhadap IKP 2022 tersebut, untuk melihat lagi seperti apa kerawanan di Pilkada 2024," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Kesbangpol Kulon Progo Mudopati Purbohandowo mengatakan Pemkab Kulon Progo juga mengupayakan pelaksanaan Pilkada 2024 tetap berjalan lancar.
Ia mengatakan komunikasi dengan berbagai pihak diperkuat demi menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024.
"Komunikasi dengan partai politik hingga aparat penegak hukum saat ini lebih diintensifkan demi mencegah terjadinya konflik di Pilkada 2024," kata Mudopati.