Gunungkidul (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul menggelar Sekolah Penggerak Kerukunan Angkatan IV Tahun 2024 untuk memperkuat tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Gunungkidul Johan Eko Sudarto di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu, mengatakan perkembangan teknologi dan informasi saat ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi nasionalisme masyarakat.
"Perlu ada upaya menanamkan, menumbuhkan, dan memelihara wawasan kebangsaan masyarakat melalui pembinaan yang intensif di lingkungan masyarakat," kata Johan.
Ia berharap Sekolah Penggerak Kerukunan mampu menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dan menyebarluaskan toleransi serta kerukunan beragama yang sehat dan bermartabat.
Kegiatan yang didanai dari dana keistimewaan ini dirancang untuk menjawab berbagai fenomena pergeseran nilai etika dalam kehidupan berbangsa, termasuk kemerosotan akhlak dan degradasi wawasan kebangsaan serta kerukunan beragama.
Di Kabupaten Gunungkidul, konflik yang bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) masih menjadi tantangan dalam menjaga harmonisasi antarumat beragama.
"Harmonisasi yang santun diperlukan sebagai upaya pembinaan karakter dan jati diri bangsa untuk mengatasi berbagai permasalahan, termasuk ancaman disintegrasi," katanya.
Johan mengatakan Sekolah Penggerak Kerukunan ini diikuti sebanyak 50 peserta, yang terdiri atas 40 orang dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Organisasi Kepemudaan Gunungkidul, serta 10 orang dari Purna-Paskibraka Indonesia.
"Mereka akan menjadi Kader Kerukunan Umat Beragama di tingkat lokal, dengan harapan dapat menjadi motor penggerak toleransi dan kerukunan dalam masyarakat serta menangkal radikalisme dan ekstremisme," katanya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Eddy Praptono berharap masyarakat dapat mengklaster perbuatan baik terkait kerukunan sehingga tidak menimbulkan perdebatan.
"Kita perlu mendorong bagaimana kita semua bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mendidik bangsa Indonesia menjadi lebih baik," kata Eddy.
Sesuai dengan arahan bupati Gunungkidul, Edi juga memberikan pesan penting terkait adaptasi lingkungan, mengingat perubahan yang terjadi begitu cepat.
Dengan diselenggarakannya Sekolah Penggerak Kerukunan ini, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih toleran, harmonis, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat dalam menghadapi tantangan masa depan.
"Kemampuan untuk beradaptasi sangat diperlukan agar kita bisa menghindari gesekan-gesekan sosial," katanya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Gunungkidul Johan Eko Sudarto di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu, mengatakan perkembangan teknologi dan informasi saat ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi nasionalisme masyarakat.
"Perlu ada upaya menanamkan, menumbuhkan, dan memelihara wawasan kebangsaan masyarakat melalui pembinaan yang intensif di lingkungan masyarakat," kata Johan.
Ia berharap Sekolah Penggerak Kerukunan mampu menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dan menyebarluaskan toleransi serta kerukunan beragama yang sehat dan bermartabat.
Kegiatan yang didanai dari dana keistimewaan ini dirancang untuk menjawab berbagai fenomena pergeseran nilai etika dalam kehidupan berbangsa, termasuk kemerosotan akhlak dan degradasi wawasan kebangsaan serta kerukunan beragama.
Di Kabupaten Gunungkidul, konflik yang bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) masih menjadi tantangan dalam menjaga harmonisasi antarumat beragama.
"Harmonisasi yang santun diperlukan sebagai upaya pembinaan karakter dan jati diri bangsa untuk mengatasi berbagai permasalahan, termasuk ancaman disintegrasi," katanya.
Johan mengatakan Sekolah Penggerak Kerukunan ini diikuti sebanyak 50 peserta, yang terdiri atas 40 orang dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Organisasi Kepemudaan Gunungkidul, serta 10 orang dari Purna-Paskibraka Indonesia.
"Mereka akan menjadi Kader Kerukunan Umat Beragama di tingkat lokal, dengan harapan dapat menjadi motor penggerak toleransi dan kerukunan dalam masyarakat serta menangkal radikalisme dan ekstremisme," katanya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Eddy Praptono berharap masyarakat dapat mengklaster perbuatan baik terkait kerukunan sehingga tidak menimbulkan perdebatan.
"Kita perlu mendorong bagaimana kita semua bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mendidik bangsa Indonesia menjadi lebih baik," kata Eddy.
Sesuai dengan arahan bupati Gunungkidul, Edi juga memberikan pesan penting terkait adaptasi lingkungan, mengingat perubahan yang terjadi begitu cepat.
Dengan diselenggarakannya Sekolah Penggerak Kerukunan ini, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih toleran, harmonis, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat dalam menghadapi tantangan masa depan.
"Kemampuan untuk beradaptasi sangat diperlukan agar kita bisa menghindari gesekan-gesekan sosial," katanya.