Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan DIY bersinergi meningkatkan mutu pendidikan serta perlindungan dan pemenuhan hak anak di wilayah ini.
Kesepakatan bersama ini meliputi ruang lingkup pengembangan program pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, implementasi Kurikulum Merdeka, satuan pendidikan aman bencana, literasi dan numerasi, serta pendidikan inklusi.
"Kami berharap kesepakatan ini dapat mengurai dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan di Kulon Progo sesuai dengan kondisi nyata di lapangan," kata Penjabat Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi di Kulon Progo, Senin.
Ia mengatakan kesepakatan ini menjadi dasar untuk mengambil sebuah kebijakan pendidikan di Kulon Progo. Dengan komitmen dan sinergi bersama ini dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kulon Progo serta menjamin pemenuhan hak anak, sehingga diharapkan mampu melahirkan generasi-generasi yang berkualitas.
"Dengan penandatanganan kesepakatan bersama ini, mari kita wujudkan Kabupaten Kulon Progo yang unggul di dunia pendidikan dan tetap peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak," katanya.
Lebih lanjut Siwi mengatakan Pemkab Kulon Progo tetap berkomitmen mendorong berjalannya program-program peningkatan mutu pendidikan meskipun dengan keterbatasan anggaran.
"Kami berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan," katanya.
Kepala BPMP DIY Bambang Hadi Waluyo mengatakan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pusat, daerah dan juga masyarakat. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu.
Bambang berharap satuan pendidikan di Kulon Progo nantinya dapat menjadi satuan pendidikan yang aman nyaman menyenangkan dan inklusif.
"Untuk mencapai ini tidak mungkin BPMP melakukan sendiri, kami sudah menggandeng para mitra, harapannya nanti bisa kolaborasi bersama antara BPMP, mitra dan pemerintah daerah," kata Bambang.
Kesepakatan bersama ini meliputi ruang lingkup pengembangan program pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, implementasi Kurikulum Merdeka, satuan pendidikan aman bencana, literasi dan numerasi, serta pendidikan inklusi.
"Kami berharap kesepakatan ini dapat mengurai dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan di Kulon Progo sesuai dengan kondisi nyata di lapangan," kata Penjabat Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi di Kulon Progo, Senin.
Ia mengatakan kesepakatan ini menjadi dasar untuk mengambil sebuah kebijakan pendidikan di Kulon Progo. Dengan komitmen dan sinergi bersama ini dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kulon Progo serta menjamin pemenuhan hak anak, sehingga diharapkan mampu melahirkan generasi-generasi yang berkualitas.
"Dengan penandatanganan kesepakatan bersama ini, mari kita wujudkan Kabupaten Kulon Progo yang unggul di dunia pendidikan dan tetap peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak," katanya.
Lebih lanjut Siwi mengatakan Pemkab Kulon Progo tetap berkomitmen mendorong berjalannya program-program peningkatan mutu pendidikan meskipun dengan keterbatasan anggaran.
"Kami berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan," katanya.
Kepala BPMP DIY Bambang Hadi Waluyo mengatakan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pusat, daerah dan juga masyarakat. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu.
Bambang berharap satuan pendidikan di Kulon Progo nantinya dapat menjadi satuan pendidikan yang aman nyaman menyenangkan dan inklusif.
"Untuk mencapai ini tidak mungkin BPMP melakukan sendiri, kami sudah menggandeng para mitra, harapannya nanti bisa kolaborasi bersama antara BPMP, mitra dan pemerintah daerah," kata Bambang.