Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terus melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui kemitraan dengan masyarakat yang peduli dalam penyelenggaraan sosial atau yang dikenal sebagai pilar-pilar sosial.
"Pemkab Bantul secara terus-menerus telah mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui kemitraan dengan pilar-pilar sosial, baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Minggu.
Pilar-pilar sosial itu, antara lain pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 205 orang, 17 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 17 pendamping TKPK, 151 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), 71 petugas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).
Selain itu, 19 penyuluh sosial masyarakat (pensosmas), 106 orang anggota Program Kewirausahaan Sosial (Prokus), 61 Karang Taruna, 69 lembaga kesejahteraan sosial atau anak (LKS/LKSA), 45 orang dari Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda lansia) dan 34 orang dari Forum Pelajar Napza.
Pemkab bersama para pilar sosial itu telah melakukan konsolidasi untuk memperkuat dan menyatukan berbagai elemen sosial dalam masyarakat, seperti keluarga, komunitas, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, untuk bersama menciptakan kestabilan sosial dan memajukan kesejahteraan masyarakat.
"Pilar-pilar sosial ini memiliki peran masing-masing dalam membentuk dan memelihara tatanan sosial yang harmonis, dan melalui konsolidasi sosial, dapat saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama, seperti," katanya.
Selain itu, katanya, pilar-pilar sosial itu berperan dalam membentuk keharmonisan dalam masyarakat, pemberdayaan sosial, penanganan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup.
"Secara keseluruhan, konsolidasi sosial bersama pilar-pilar sosial bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih kohesif, berdaya, dan memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan sosial dengan lebih baik," katanya.
Bantul memiliki jumlah penduduk 964.245 jiwa dengan tingkat kemiskinan 11,66 persen pada 2024. Persentase kemiskinan ini turun dari 2023 sebanyak 11,96 persen, dan akan terus diupayakan penurunannya dengan target 10,75 persen pada 2025.
"Dalam hal kemiskinan, Kabupaten Bantul masih memiliki tugas dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem yang masih berada di angka 0,82 persen berdasar data dari Kemenko PMK tahun 2024," katanya.
Sebagai upaya dalam penanganan kemiskinan, Pemkab Bantul beserta Kementerian Sosial memiliki program penanggulangan kemiskinan di Bantul dengan PKH dengan total 53.876 penerima manfaat.
Program Indonesia Pintar dengan total 18.884 penerima manfaat, bantuan pangan non tunai (BPNT) sebanyak 88.852 penerima manfaat, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 495.708 penerima manfaat.